Rabu, 20 Januari 2021

Pengamat: Presidential Threshold 20 Persen, Upaya Mengikat Koalisi Istana?

Pengamat: Presidential Threshold 20 Persen, Upaya Mengikat Koalisi Istana?

Foto: Ilustrasi (sociopolitika)

Depok, Swamedium.com — Ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP dinilai tidak serius. Pengamat Politik Islam Muslim Arbi mengatakan, KPK dapat dimainkan Istana untuk mengikat Golkar agar tidak lari dari kekuatan koalisi dalam menghadapi Pilpres 2019.

Banner Iklan Swamedium

“Selain Golkar juga PKB, PPP diikat. Ada gelontoran duit Rp1,5 Triliun terhadap basis tradisional PKB, PPP dengan legalitas partai. Kalau Nasdem dan Hanura tidak mungkin lari koalisi karena mutual simbiosis, politik dan kekuasaan,” sebut Muslim, dalam keterangan persnya di Depok, Sabtu (22/7).

Muslim mengatakan jika analisisnya benar maka KPK dapat diperalat oleh Istana, maka itu merupakan suatu perbuatan konyol, karena KPK sewaktu-waktu dapat dijadikan alat politik dan kekuasaan.

“Apakah karena istana punya bukti keterlibatan Ketua KPK dalam kasus e-KTP, sehingga Agus (Ketua KPK) disandera istana dan dipaksa lakukan tersangka terhadap Setya Novanto?,” kata Muslim.

Kalau melihat peta pilpres 2014, lanjut Muslim, dimana Golkar, PPP dan PAN berada di kubu Prabowo lalu menyeberang ke kubu Jokowi, karena iming-iming kursi dan transaksi-transaksi politik dan kekuasaan lainnya, maka Istana melakukan upaya mengikat ketiga veteran Prabowo di Pilpres 2014 adalah upaya mengikat ketiga partai tersebut.

“Rupanya PAN, cerdik, dan tidak terjebak dalam taktik istana gunakan (Presidential) Threshold 20 persen,” kata Muslim.

Pilihan PAN dinilai sangat beralasan, karena melihat tergerusnya dukungan publik terhadap Presiden Jokowi yang tercermin dari kasus Ahok, Perppu Ormas dan perlakuan rezim terhadap Ulama dan Aktivis, maka pilihan PAN tidak mendukung Presidential Threshold adalah cerdas.

“Sikap PAN itu tidak perlu ditanggapi gusar oleh Presiden Jokowi dan tidak perlu diungkap ke Publik. Sebagai Partai, PAN punya Hak Demokrasi dan Konsitusional untuk tidak dukung Threshold. Cara Jokowi bicara dukungan PAN sebelum voting di DPR memperlihatkan ketakutan dan tidak matang dalam politik,” lanjut Muslim.

Muslim mengatakan, Presiden Jokowi semestinya membedakan dirinya sebagai Presiden dan bukan sebagai Pimpinan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

“Sikap Jokowi itu cerminkan tidak paham demokrasi dan tidak paham politik. Dan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan apakah akan menggusur PAN dari kabinet?,” katanya.

Menanggapi soal tersangkanya Ketum Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto jelang Paripurna DPR pengesahan RUU Pemilu, Muslim melihat hal tersebut sebagai upaya Istana menekan Golkar agar tidak lari.

“Makanya meski Setnov tersangka dalam kasus KTP elektronik, Golkar tetap dukung Jokowi pada pilpres 2019. Dukungan Golkar dalam statemen sebelum Paripurna dan Threshold 20 persen berbuah manis. Nama Novanto tidak masuk dalam tuntutan terhadap para tersangka kasus e-KTP dalam persidangan. Padahal ancaman penjara terhadap Novanto seperti yang diumumkan sendiri oleh Ketua KPK, Agus Raharjo adalah seumur hidup,” katanya.

Kemudian, lanjut Muslim jika upaya Pra Peradilan Novanto atas kasus tersangka dirinya ini, berhasil, maka Novanto akan tetap menjabat sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR.

“Makanya, meski Ketumnya tersangka, Golkar tidak lakukan Munaslub untuk pergantian ketumnya. Juga DPR tidak lakukan pergantian pimpinan, karena UU MD3, dimungkinkan tidak akan lakukan pergantian pimpinannya,” jelas Muslim.

Walaupun demikian, Muslim melihat penetapan Presidential Threshold 20 persen oleh DPR untuk Pilpres 2019, bisa sangat tidak menguntungkan bagi Koalisi Istana, karena banyaknya blunder Pemerintahan Jokowi yang membuat rakyat marah dan kecewa. (Ima)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita