Selasa, 26 Januari 2021

Pengamat Sebut Presidential Threshold Bisa Mengancam Jokowi

Pengamat Sebut Presidential Threshold Bisa Mengancam Jokowi

Foto: Mobil kepresidenan jenis Mercedes Benz mogok saat kunjungan kerja Jokowi ke Kalimantan Barat. (ilustrasi)

Jakarta, Swamedium.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, disahkannya UU Pemilu yang mengatur presidential threshold 20 persen justru bisa mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara politik.

Banner Iklan Swamedium

“Selain bermasalah secara kontitusional, secara politik ketentuan ambang batas pencalonan presiden juga akan menimbulkan banyak potensi ancaman,” kata Titi di Jakarta seperti dikutip Nusantaranews, Jumat (21/7) kemarin.

Ia menjelaskan, potensi ancaman politik yang pertama, Presiden Jokowi dinilai membatasi partai atau warga negara lainnya untuk bisa maju menjadi pasangan calon presiden dengan membuat ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah pemilu nasional.

“Kedua, ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini juga berpotensi akan menyulitkan Presiden Jokowi sendiri jika nanti mencalonkan diri kembali menjadi presiden periode 2019-2024,” ungkap Titi.

Pasalnya, kata Titi, Presiden Jokowi juga harus bisa berusaha untuk mengumpulkan dukungan politik sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

“Tidak ada yang bisa menjamin, bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah pemilu nasional,” jelas Titi.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan, perdebatan dalam pembahasan UU Pemilu memperlihatkan kepada publik bahwa pembahasan yang ada hanya untuk kepentingan jangka pendek, khususnya partai politik peserta pemilu di DPR.

Lebih lanjut, Titi berpendapat, tidak ada perdebatan serius untuk membangun sebuah sistem elektoral yang jauh lebih kuat, berkeadilan, dan demokratis. Ini terlihat dari pembahasan yang mengenyampingkan aturan dan sanksi terhadap nilai sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan diterima sebuah partai.

“Naiknya jumlah minimal sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu, tidak diiringi dengan pengaturan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, penegakan hukum, dan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar,” tegasnya.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita