Senin, 18 Januari 2021

Finalisasi Perpanjangan Kontrak, Jonan Akan Temui Freeport di AS

Finalisasi Perpanjangan Kontrak, Jonan Akan Temui Freeport di AS

Foto: Freeport (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia sudah menyepakati terkait dua hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Banner Iklan Swamedium

Ketua Tim Perundingan Pemerintah sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, dua tugas yang menjadi jatah Kementerian ESDM terkait perundingan Freeport sudah hampir selesai.

Pertama, pembangunan smelter dibangun 5 tahun dan harus selesai sebelum Januari 2022, dan Kedua, yaitu perpanjangan kontrak diberikan sekali sampai dengan 2031.

“Sesuai arahan Pak Menteri jadi kita keluarkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) nanti sampai 2021 dan diperpanjang sekali sampai dengan 2031. Mereka sepakat,” tuturnya di Kementerian ESDM, Jakarta seperti dikutip Okezone, Jumat (21/7) lalu.

Sementara itu, Teguh mengaku bahwa pembahasan soal Freeport akan dilakukan juga oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam lawatannya ke Amerika Serikat di minggu ini.

“Dia (Jonan) sekaligus mau ke Chevron sama ke Exxon. Nanti mungkin berangkatnya besok. Jadi hasil pertemuan terakhir kemarin kita bahas (dengan Freeport) adalah poin-poin untuk persiapan nanti kalau antisipasi Pak Menteri bicara dengan Pak Richard Adkerson (CEO Freeport McMoran) di Houston,” tukasnya.

Sementara itu, terkait hal yang masih menjadi pertanyaan bagi Freeport hingga kini, kata Teguh, adalah perihal stabilitas investasi dan divestasi. Dimana kedua hal ini, lanjut Teguh, kewenangannya ada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Guna membereskan semua proses negosiasi ini, Teguh mengatakan, Kementerian ESDM akan segera melakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan.

“Jadi hari Rabu kita adakan rapat dengan mereka, mereka itu Kementerian Keuangan. Ini untuk lihat kemajuannya,” jelasnya.

Seperti diketahui, PT. Freeport Indonesia telah mendapatkan IUPK dari Pemerintah Indonesia sejak Februari lalu). Dengan adanya IUPK itu, maka Freeport masih bisa beroperasi di Indonesia hingga 2021 sesuai yang tertera dalam kontrak karya (KK).

Meski begitu, Freeport tetap diharuskan memperpanjang izin usahanya sebanyak dua kali dengan masa kontrak 10 tahun per masing-masing perpanjangan.

“Proses perubahan KK menjadi IUPK tidak harus menempuh jalur penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Hal ini juga sesuai dengan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009,” kata Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot, di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Republika beberapa waktu lalu. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita