Senin, 18 Januari 2021

KSPI: Daya Beli Rendah, Pemerintah Jangan Turunkan Upah Buruh

KSPI: Daya Beli Rendah, Pemerintah Jangan Turunkan Upah Buruh

Foto: Konferensi pers digelar Konfederasi Serikat dan Pekerja Indonesia (KSPI). (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai daya beli yang semakin rendah tidak dibarengi kebijakan pemerintah yang memihak pada rakyat. Pasalnya ketika daya beli menurun menjadi USD174, pemerintah malah menaikkan PTKP menjadi sebesar Rp4,5 juta per bulan, yang akibatnya buruh dikenakan kewajiban membayar pajak.

Banner Iklan Swamedium

Presiden KSPI, Said Iqbal menyayangkan sikap Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang membanding-bandingkan PTKP Indonesia dengan negara-negara berdaya beli tinggi. Menurut Iqbal seharusnya, jPemerintah membandingkan PTKP Indonesia secara head to head.

“Tak bisa membandingkan antar negara dengan tidaj melihat keadaan. Kalau mau bandingkan itu head to head. Thailand itu daya belinya bagus, kita kan rendah dari Thailand. Sekarang tiba-tiba PTKP diturunin suruh bayar pajak. Gimana mau naikkan daya beli?,” ujar Said.

Menurut Said, mengutip data yang dikeluarkan ILO, daya beli Thailand sebesar USD357, Philipina USD205, sedangkan Indonesia hanya USD174. Artinya jika membandingkan daya beli Indonesia dengan kedua negara tersebut untuk menentukan angka PTKP maka tidak tepat.

Said mempertanyakan keputusan pemerintah dalam menurunkan PTKP apakah sebagai imbas dari kebijakan pajak dalam undang-undang Tax Amnesty. Bahwasanya target pemerintah yang tadinya hanya untuk menarik repatriasi dana besar dari dalam maupun luar negeri sudah diklaim berhasil, Said menegaskan jika buruh juga dikenakan pajak, dimana letak keberhasilan tax amnesty.

“Jangan akal-akalan, dulu ketika pemerintah mengumumkan undang-undang tax amnesty alasannya tax amnesty itu utk menarik repatriasi, ditarik yang ada di Indonesia, yang gak bayar pajak ditarik, banyak dong sekitar Rp 4000 Triliun. Kenapa sekarang orang kecil juga dipajakin?,” tanya Said.

Said menceritakan, sebelum UU Tax Amnesty disahkan, Said dan pihaknya telah melakukan Judicial Review, namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan beralasan kebijakan tersebut hanya untuk kalangan menengah ke atas, dan buruh tidak dikenakan pajak apapun dari upahnya.

“Dulu waktu KSPI mengajukan judicial review, alasannya buruh itu tidak bayar pajak maka legal standingnya ga pajak. Pemerintah pinter, mereka naikkan PTKP Rp 4,5juta dulu. Nah karena tax amnesty selesai, dibalikin lagi,” tandasnya.

Selanjutnya KSPI dan serikat buruh lainnya akan melakukan demonstrasi besar-besaran menolak turunnya PTKP yang berimbas pada kewajiban pajak bagi buruh. Said juga menegaskan bahwa sebaiknya pemerintah jangan memiliki mental seperti zaman VOC.

“Sudah seperti zaman VOC saja. Jangan mental komoeni!,” tegas Said. (ima)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita