Selasa, 19 Januari 2021

Larang Jual Mahal Gabah, Petani Merasa Dikorbankan Pemerintah

Larang Jual Mahal Gabah, Petani Merasa Dikorbankan Pemerintah

Jakarta, Swamedium.com – Ketua Swadaya Petani Indonesia Eep S. Maqdir mempertanyakan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan petani, jika melarang petani menjual mahal gabahnya. Aturan itu tidak adil bagi petani yang terus ditekan untuk berkorban pada bangsa dan negara, disisi lain pejabat yang menikmati hidup enak.

Banner Iklan Swamedium

Eep S. Maqdir yang biasa dipanggil Kang Eep ini mengatakan hal itu menanggapi hebohnya pemberitaan penggerebekan gudang besar beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Bekasi, Jawa Barat. PT IBU (anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk) ini mendapat tuduhan pemalsuan beras dan membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi dari harga aturan pemerintah.

PT IBU dipersalahkan karena membeli gabah ke petani di atas harga aturan pemerintah yaitu Rp4.900 per kg, sedangkan pemerintah menetapkan GKP kadar air 20% Rp3.900 per kg. Akibatnya petani lebih suka menjualnya ke PT. IBU, yang kemudian disebutkan polisi telah membuat kompetisi tidak sehat, sehingga perusahaan lain tidak dapat membeli gabah dari petani.

Terkait larangan membeli mahal harga gabah petani dengan alasan rakyat bawah tidak bisa membeli beras mahal, Kang Eep mengatakan kebijakan itu tidak bijak dan membingungkan.

“Lalu dengan kebijakan tersebut, maka petani sawahlah yang “dikorbankan”, dilarang menjual mahal. Maka, petani pun kapok tanam padi, jual sawahnya dan jadilah pabrik sepatu. Kita lupa, bahwa, semua produk pangan bisa dijadikan high value agriculture,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya kepada Swamedium.com, Minggu (23/7) malam.
.
Kang Eep mempertanyakan mengapa pemerintah tidak membeli gabah dari petani dengan harga yang mensejahterakan petani, kemudian menjualnya kepada rakyat kecil dengan harga subsidi. Tentu saja yang berhak mendapatkannya didata dengan benar.

Kalau pun kemudian pendataan tidak benar atau subsidi salah sasaran, menurut dia, tidaklah elok jika hal itu dibebankan kepada petani sawah.

“Saya pernah melihat ada program ATM beras, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, kerjasama suatu lembaga dengan lembaga zakat/sedekah. Bukankah ini bisa diterapkan? Misalnya ATM berasnya dipasang disetiap desa, bekerjasama dengan PT. POS yang jangkauannya ke seluruh kecamatan di Indonesia,” jelas dia.

Menurut Kang Eep, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa membuat petani hidup sejahtera. Dia pun mengajak berhitung berapa pendapatan petani padi, sebagai contoh petani di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menghitung biaya tanam padi sekitar Rp12,5 juta per musim tanam per hektar.Target produktivitas padi Jawa Barat sekitar 6 ton gabah basah. Kadar air 20% menjadi 4,8 ton GKP (gabah kering panen).

Harga Pokok Penjualan pemerintah tahun 2017 untuk GKP kadar air 20%: Rp3.900, maka 4,8 ton GKP akan menghasilkan yang Rp18.720.000. Maka selisih penjualan gabah dikurangi biaya produksi = Rp18.720.000 – Rp12.500.000 = Rp6.220.000 per hektar per musim tanam.

Bila musim tanam padi rata-rata 4 bulan, maka pendapatan petani per hektare adalah Rp6.220.000 dibagi 4 bulan = Rp 1.555.000 per bulan. Jika bayar listrik per bulan Rp300,000 maka sisanya tinggal Rp1,2juta. Itu kalau sawah sendiri, bagiamana kalau hasil sawahnya dibagi dua dengan pemilik sawah?

Melihat pendapatan petani yang sangat kecil itu, kata Kang Eep, maka pantaslah kalau seorang pejabat mengatakan mendingan mendirikan pabrik sepatu daripada pertanian. Mendirikan pabrik sepatu adalah prestasi yang luar biasa dibandingkan mensejahterakan petani.

“Petani yang terus menerus diminta kebesaran hatinya untuk “berkorban” demi bangsa dan negara ini. Sedangkan, apa pengorbanan kita, pengorbanan pejabat-pejabat, bagi bangsa ini?” tanyanya.
(maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita