Selasa, 28 Juni 2022

Menelaah Utang Pemerintah

Menelaah Utang Pemerintah

Oleh Muhammad Syarif Hidayatullah

Banner Iklan Swamedium

Pertama, pemerintah mengatakan rasio utang masih di bawah 30% GDP, artinya masih aman
Tidak ada standar baku berapa rasio utang yang aman atau tidak. Tidak ada penelitian yang dapat benar-benar membuktikan bahwa rasio utang di atas/ di bawah angka tertentu artinya masih aman atau tidak aman.

Setiap negara punya kasus yang berbeda, karena dampak rasio utang bergantung pada berbagai faktor lain, seperti rasio pajak, keseimbangan primer dan lainnya. Jadi salah kaprah apabila Pemerintah mengatakan bahwa karena rasio utang Indonesia masih di bawah angka tertentu (30%), itu artinya utang Indonesia masih sehat dan aman.

Kedua, pemerintah sering mengatakan bahwa rasio utang Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand yang 40% terhadap GDP

Lagi-lagi, klaim ini tidak tepat. Setiap negara berbeda kasusnya. Rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Rasio Pajak Thailand tahun 2015 sebesar 16%, sedangkan Indonesia hanya sekitar 12% (bahkan realisasi 2016 hanya kisaran 10%).

Rasio pajak penting karena pajak merupakan sumber pemasukan yang akhirnya dapat digunakan untuk membayar kembali utang. Jadi, utang Thailand memang tinggi, akan tetapi bisa jadi kemampuan bayar mereka lebih baik dibandingkan Indonesia. Oleh sebab itu, tidak relevan apabila Pemerintah seenaknya membandingkan rasio utang kita dengan negara lain.

Ketiga, lalu bagaimana kondisi utang Indonesia
Karena mulai banyak yang membanding-bandingkan, mari kita mulai dengan perbandingan utang periode SBY dan utang periode Jokowi. Selama 10 tahun memimpin, SBY menambah utang sebesar Rp 1400 Triliun dan menurunkan angka debt to GDP ratio (rasio utang Pemerintah terhadap produk domestic bruto) dari 57% menjadi 25%. Selama 2,5 tahun memimpin, utang Pemerintah pada jaman Jokowi bertambah Rp 1000 Triliun, dengan angka debt to GDP rasio meningkat dari 25% menjadi 27,9%.

Keempat, lalu bagaimana kondisi utang Indonesia
Sebagai gambaran awal, pada tahun 2004, debt to GDP ratio Pemerintah mencapai 50%. Angka tersebut terus mengalami penurunan, seiring dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, hingga mencapai 24% pada tahun 2014.

Turunnya debt to GDP ratio tersebut merupakan berita baik, dan menjadi sinyal bahwa utang Pemerintah relatif produktif dan anggaran Pemerintah relatif sehat. Akan tetapi, semenjak 2014, angka debt to GDP ratio kembali mengalami peningkatan, pada tahun 2015 mencapai 26,9% dan 2016 mencapai 27,8%. Hal tersebut tentu bukan sinyal yang baik.

Kelima, lalu bagaimana kondisi utang Indonesia
Selain memakai parameter debt to gdp ratio, parameter lain untuk melihat kesehatan fiskal sebuah negara ada dengan melihat keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan negara dikurangi jumlah pengeluaran (di luar pembayaran cicilan utang).

Pada periode 2004-2011, keseimbangan primer Indonesia selalu surplus, antara Rp 8-84 Triliun. Semenjak 2012, Indonesia mulai mencatatkan keseimbangan primer defisit, hingga pada tahun 2014 tercatat defisit Rp 106 Triliun. Keseimbangan primer mengalami defisit yang jauh lebih besar pada tahun-tahun berikutnya, dimana tercatat realisasi keseimbangan primer Indonesia 2015 dan 2016 berturut-turut mencapai Rp 136 Triliun dan Rp 122 Triliun.

Simpelnya, apabila keseimbangan primer defisit, artinya Pemerintah sudah memasukin fase gali lubang tutup lubang dalam membiayai anggarannya. Pemerintah mengeluarkan utang baru untuk membayar bunga/pokok utang yang lama. Apakah ini sehat?tentu tidak.

Keenam, lalu bagaimana kondisi utang Indonesia
Lebih lanjut, perlu dicermati adalah utang menjadi beban anggaran dari tahun ke tahun, melalui pembayaran bunga utang. Beban ini semakin besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp 155 Triliun atau 8,8% dari pendapatan negara, angka ini diperkirakan melonjak pada tahun 2017.

Berdasarkan APBN 2017, kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp 220 Triliun atau 12,5% dari pendapatan negara. Ironisnya, pada tahun 2017, untuk pertama kalinya belanja subsidi Pemerintah lebih kecil dibandingkan pembayaran kewajiban utang.

Ketujuh, Kenapa Utang Bertambah Rp 1000 Triliun
Justifikasi yang sering dipakai oleh Pemerintahan Jokowi, utang bertambah karena dipakai untuk belanja produktif, seperti belanja infrastruktur. Benarkah klaim ini?menurut saya tidak, membengkaknya utang lebih karena faktor mismanajemen.

Membengkaknya defisit saat ini dimulai dari perencanaan anggaran Pemerintah yang begitu buruk. Target pertumbuhan ekonomi dan pajak dipatok terlalu tinggi dan dijadikan asumsi dasar pada APBN-P 2015. Pada APBN pertama yang disusun oleh Pemerintahan Jokowi tersebut (APBN-P 2015), pertumbuhan pendapatan pajak ditargetkan mengalami pengingkatan 33 persen.

Angka ini terlampau optimis mengingat rata-rata pertumbuhan pendapatan pajak selama 12 tahun terakhir saja hanya sebesar 13,9 persen, itupun dengan catatan bahwa pada periode tersebut (2005-2016) Indonesia terdapat periode dimana Indonesia mengalami commodity boom. Seharusnya Pemerintahan Jokowi menyadari bahwa kondisi perekonomian sedang melesu sehingga mustahil mendongkrak penerimaan perpajakan secara signifikan.

Kedelapan, Kenapa Utang Bertambah Rp 1000 Triliun
Efeknya, sebagaimana sudah diprediksi, pertengahan tahun 2015 Pemerintahan Jokowi lempar handuk dan menyadari bahwa target penerimaan pajak mustahil direalisasikan. Untuk menambal kesalahan tersebut, Pemerintah terpaksa menggenjot tambahan utang di akhir tahun 2015, yang menyebabkan defisit Indonesia membengkak hingga Rp 298,4 Triliun, dari target awal yang hanya Rp 222,51 Triliun atau realisasinya mencapai 134 persen.

Kesembilan, kenapa Utang Bertambah Rp 1000 Triliun
Tidak belajar dari kesalahan APBN-P 2015, Pemerintahan Jokowi mengulangi kesalahan yang serupa pada APBN 2016. Target penerimaan pajak 2016 meningkat hingga 24 persen dari realisasi 2015. Target ini yang kemudian disesali oleh Pemerintah sehingga terpaksa mengusulkan kebijakan tax amnesty demi menambal shortfall penerimaan pajak.

Target yang tidak realistis tersebut membuat Pemerintah merevisi target penerimaan pajak dan defisit anggaran pada APBN-P 2016, dimana target penerimaan pajak diperkecil sedangkan defisit anggaran diperbesar. Pada akhirnya, defisit yang awalnya ditargetkan hanya sebesar Rp 273 Triliun membengkak menjadi Rp 308 Triliun.

Kesepuluh, benarkah untuk belanja produktif
Pemerintah acapkali menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai justifikasi membengkaknya utang Pemerintah. Padahal, hingga saat ini kinerja belanja infrastruktur masih jauh dari optimal. Anggaran Pemerintah Pusat untuk belanja modal memang meningkat tajam seiring dikuranginya subsidi energi, akan tetapi kemampuan penyerapannya masih jauh dari harapan. Realisasi belanja modal pada APBN 2015 dan 2016 berturut-turut hanya mencapai 78 dan 80 persen.

Rendahnya realisasi belanja modal tersebut menjadi catatan penting, karena capaian tersebut ternyata lebih buruk dibandingkan pada zaman SBY. Sudah merupakan hal yang alami bahwa belanja modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode kedua SBY, 2009-2014, rata-rata pertumbuhan belanja modal Pemerintah setiap tahun mencapai 14,2%. Sedangkan pada era Jokowi (2014-2016) hanya tumbuh 2,1% setiap tahun.

Tahun 2016 menjadi catatan kelam, karena realisasi belanja modal mengalami pertumbuhan negatif 21%. Mirisnya, apabila dibandingkan pada pos belanja lain, pada realisasi anggaran cicilan bunga utang mencapai Rp 182 Triliun, melebihi realisasi pos anggaran subsidi (Rp 174 Triliun), pos belanja bantuan sosial (Rp 49 Triliun) dan belanja modal (Rp 169 Triliun). Berdasarkan hal-hal tersebutlah, sulit bagi Penulis untuk mengatakan bahwa kebijakan defisit dan utang Pemerintah masih sehat dan produktif.

Kesebelas, Benarkah untuk belanja produktif
Justifikasi utang lainnya adalah bahwa belanja anggaran sekarang diprioritaskan untuk masyarakat miskin. Justifikasi ini masih terasa kurang tepat, karena data menunjukkan alokasi untuk perlindungan sosial justru terus mengalami penurunan, dari Rp 76,6 Triliun (2014) menjadi hanya Rp 72,8 Triliun (2016). Selain itu, perlu jadi catatan adalah anggaran masih dialokasi untuk pos yang kurang produktif.

Contohnya pada APBN 2015, ternyata masih banyak anggaran Pemerintah yang habis untuk pos-pos yang kurang produktif. Contohnya, anggaran Belanja barang non-operasional (belanja biaya paket rapat di luar kantor, honor, jasa konsultan) yang justru mengalami peningkatan 25 persen, atau meningkat Rp 11 Triliun dibandingkan tahun 2014. (maida)

Penulis
Peneliti Wiratama Institute

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita