Minggu, 24 Januari 2021

Kebohongan Dibalik Tuduhan Beras Oplosan

Kebohongan Dibalik Tuduhan Beras Oplosan

Foto: Ilustrasi (ist)

Oleh: Rudini Maulana*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Satgas Pangan Polri membuat gebrakan yang menghebohkan masyarakat. Pada kamis malam (20/7/2017) pekan lalu menggerebek gudang beras PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Jalan Rengas Km 60 Karangsambung, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Saat itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan di temani Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) serta pejabat lainnya.

Malam itu Polisi menyita sebanyak 1.161 ton beras dari gudang milik PT IBU itu.
Satgas Pangan dengan bangga mengumumkan hal ini, sebagai sebuah pencapain yang membanggakan. Tetapi dibalik kejadian ini ada beberapa hal yang bila diperhatikan dengan sedikit ketelitian bukan merupakan fakta. Tetapi sebuah opini yang dipaksakan. Istilah lainnya penyesatan opini yang parahnya dilakukan oleh pejabat kita.

Beberapa kebohongan itu penulis rangkum sebagai berikut :

1. Mengoplos, padahal cuma mencampur biasa
Polisi menyatakan PT IBU melakukan pengoplosan beras, padahal menurut Prof Muhammad Firdaus, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), istilah yang tepat bukan mengoplos melainkan mencampur. Firdaus berpendapat praktik pencampuran beras wajar dilakukan pedagang besar sampai ke tingkat eceran di pasar tradisional. Tujuannya agar didapat rasa lebih baik dan menciptakan merek dengan kualitas tertentu.

Pendapat Firdaus diamini oleh Prof Totok Agung Dwi Haryanto, Pakar tanaman padi Universitas Jenderal Soerdirman (Unsoed) Purwokerto. Menurut Totok , dalam kasus tersebut tidak ada unsur penipuan atau pembohongan publik karena PT IBU memilih dan mengolah beras IR-64 medium dengan teknologi tertentu sehingga menghasilkan beras kualitas baik yang dikemas menarik dan harganya menjadi mahal.

2. Menimbun, padahal hanya stok 1 minggu
Satgas pangan menyebut PT IBU melakukan penimbunan, padahal Juru bicara PT IBU, Jo Tjong Seng menyatakan beras yang ada di gudang itu adalah stok selama 1 minggu. Beras yangada saat penggerebekan sejumlah 1.161 ton, sedangkan kapasitas gudang hanya 2.000 ton. Selain itu kapastitas produski PT IBU hanya 4.000 ton saja per bulan.

“Industri bisa punya stok, untuk kebutuhan produksi atau jangka waktu tertentu. Jumlah stok yang diizinkan untuk tiga bulan. Nah saat ini kapasitas produksi kami 4.000 ton per bulan. Jadi kami tidak lakukan penimbunan,” ujar Jo Tjong Seng.

3. PT IBU meraup untung 10 Trilyun, nyatanya tidak begitu
Mentan memperkirakan keuntungan pemalsu beras –dalam hal ini PT IBU – bisa mencapai 10 triliun dengan asumsi mendapatkan margin Rp. 10.000/kg dikali 1 juta kg. Data Mentan ini aneh karena 10.000 dikali 1 juta hasilnya adalah 10 miliar. Itu operasi matematika perkalian yang tidak sulit.

PT IBU ini berada di bawah perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), sebuah perusahaan yang melantai di bursa. Jadi public dengan mudah bisa melihat data berapa keuntungan yang didapatkan oleh PT IBU.

Menurut Analis First Asia Capital, David Sutyanto, induk dari PT IBU yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), pada tahun 2016 hanya menghasilan penjualan sebesar Rp 6,5 triliun. Jadi bagaimana mungkin bisa mendapat laba 10 triliun ?

4. Menyebut mengambil margin 200% padahal tidak sebesar itu
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menyatakan PT IBU mengambil keuntungan sangat besar dari penjualan beras ini hingga mencapai 200%.
“Beras tersebut dibeli oleh PT. IBU dengan harga Rp. 7.000, selanjutnya dipoles kemudian dijual dgn harga Rp. 20.400,- (200% dari harga pembelian),” kata Rikwanto.

Juru Bicara PT IBU Jo Tjong Seng membantah data ini, menurutnya perusahaan membeli gabah kering panen seharga Rp 4.900 per kilogram. dari petani. Namun, saat digiling dan disortir, hanya 50 persennya yang dapat menjadi beras sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, harga bahan baku beras PT IBU menjadi Rp 9.800 / kg. harga itu pun masih ditambah biaya produksi dan pengemasan, pengiriman hingga biaya operasional yang ditaksir mencapai Rp 1.700 per kilogram. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 11.500 per kilogram.

Jo Tjong Seng menjelaskan, harga jual beras produksi PT IBU ke distributor senilai Rp 11.600 per kilogram di Pulau Jawa dan Rp 12.200 per kilogram di luar Pulau Jawa. dengan demikian, perusahaan hanya mendapat keuntungan antara 0,86-6 persen dari penjualan beras ini.
Dengan demikian, jika harga jual beras merk Maknyuss’ Rp 13.700 per kilogram, maka keuntungan bagi distributor, pengecer, dan pihak grosir hanya sebesar Rp 2.100/kg.
Jika dihitung dari laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada 2016 hanya sekitar 25,7%, angka itu dihitung dari penjualan AISA di 2016 sebesar Rp 6,5 triliun dan laba kotor sebesar Rp 1,68 triliun.
Jadi memang tuduhan keuntungan sangat besar itu hanya ilusi.

5. Menyebut harga eceran tertinggi Rp. 9.000 padahal aturan itu menurut Kemendag belum berlaku
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan, harga beras tertinggi di Indoensia adalah Rp 9.000 per kilogram . Ia mendasarkan padea Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 47/2017 tentang tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Jadi harga jual beras Maknyuss dan Cap Ayam Jago nya PT IBU melanggar karena lebih tinggi. Padahal di pasaran kita akan menemukan beras dengan harga jauh lebih tinggu dari kedua merk tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Surpih menyatakan Permendag No 47/2017 itu belum berlaku. Karyanto menjelaskan Permendag No 47/2017 itu belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Aturan itu juga belum banyak disosialisasikan kepada para pihak, termasuk pedagang. Permendag itu sendiri dikeluarkan hanya 2 hari sebelum penggerebekan gudang beras PT IBU di Bekasi, Jawa Barat.

6. Menyebut kerugian Negara karena PT IBU membeli gabah ke petani lebih mahal
PT IBU disebut telah mengakibatkan kerugian Negara karena membeli gabah ke petani lebih mahal dari yang di tetapkan pemerintah. PT IBU membeli ke petani Rp 4.900 per kilogram sedangkan Pemerintah sudah menetapkan harga gabah Rp 3.700 per kilogram.
Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut yang dimasksud menetapkan harga itu seperti apa. Apakah yang dimaksud petani tidak boleh menjual dengan harga lebih tinggi dari Rp 3.700 atau harga Rp 3.700 itu untuk pembelian yang dilakukan Bulog ke petani.
Harga Rp 3.700 itu juga tidak sesuai kenyataan di lapangan. BPS pada bulan Mei 2017 mengatakan bahwa harga gabah kering panen di tingkat petani aalah sebesar Rp 4.485 per kilogram dan di tingkat penggilingan Rp 4.570 per kilogram.

Kalau petani tidak boleh menjual selain ke Bulog atau lebih mahal dari ketetapan harga pemerintah, maka sampai kapanpun petani kita tidak akan pernah sejahtera. Dalam bisnis penjual boleh menjual ke siapa saja yang lebih menguntungkan. Itulah prinsip bisnis. Indonesia juga bukan Negara komunis yang seluruh kegiatan ekonomi di kendalikan Negara. Kalau iklim bisnis yang sehat ini tidak didukung, maka akan makin sedikit orang yang mau menjadi petani ke depan nya. Indonesia akan kehilangan banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan pabrik. Lalu, kapankan kita bisa swasembada beras ?

Ombudsman sudah bersuara soal kejanggalan penggerebekan ini. Di satu sisi kita menunggu, Ombudsman mengadakan investtigasi terkait kasus ini. Di sisi lain kita menjadi tahu banyak media yang hanya menjdi corong kekuasaan. Sama sekali tidak punya filter, tidak punya daya kritis. Masyarakat di suguhi oleh pemberitaan yang tidak berkualitas. Cenderrung menggiring opini publik ke satu arah tertentu.

Di Negara lain yang lebih maju, pejabat yang melakukan kebohongan publik atau pelanggaran lainnya dengan gentleman mengundurkan diri. Kita tunggu, apakah Kapolri, menteri Pertanian dan Ketua KPPU dengan terhormat mengundurkan diri karena kebohongan yang di sampaikan ke masyarakat ? Atau justru malah tidak punya rasa malu tetap bertahan pada posisinya dan hanya meminta maaf disertai materai Rp.6.000 ? Kita tunggu saja. (*)

*Penulis adalah seorang karyawan swasta, pemerhati masalah sosial politik

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita