Senin, 25 Januari 2021

Sidang Perdana di MK, Yusril Perbaiki Pihak Pemohon Gugatan Perppu Ormas

Sidang Perdana di MK, Yusril Perbaiki Pihak Pemohon Gugatan Perppu Ormas

Foto: Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra. (Okezone)

Jakarta, Swamedium.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Banner Iklan Swamedium

Saat hakim memberikan kesempatan kepada Yusril menjelaskan pokok-pokok permohonan, Yusril langsung membahas mengenai kedudukan hukum atau legal standing atas permohonan yang diajukan.

“Ada sedikit persoalan hukum terkait legal standing permohonan ini, yang kami mohon kiranya panel majelis hakim MK (majelis hukum) memberikan klarifikasi terhadap persoalan ini,” kata Yusril di hadapan hakim, seperti dikutip Okezone, Rabu (26/7).

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 mengenai MK disebutkan pihak yang memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.

“Dengan demikian, organisasi yang berhak mengajukan permohonan adalah organisasi yang sah dan diakui sebagai badan hukum. Namun, di sisi lain, badan hukum HTI saat ini sudah dicabut oleh pemerintah dengan penerbitan Perppu,” jelas Yusril.

Yusril melanjutkan, permohonan ini diajukan ke MK pada 18 Juli 2017. Saat itu HTI adalah badan hukum ormas yang sah, teregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, kata Yusril, sehari kemudian, 19 Juli 2017 HTI dicabut status badan hukumnya dan dinyatakan bubar.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjelaskan, terkait pendaftaran gugatan Perppu Ormas pada 18 Juli, pemohon memiliki kewajiban menjelaskan atas nama siapa mengajukan uji materi.

“Sekarang tergantung pemohon yang mau diajukan, perseorangan warga negara atau badan hukum. Untuk legal standing kami tidak akan menjawab itu kami serahkan kepada pemohon,” kata Palguna.

Yusril kemudian balik menanggapi dengan mengajukan nama pemohon menjadi Ismail Yusanto selaku Sekretaris Umum dan Juru Bicara HTI sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Tetapi, ia meminta MK untuk tidak mengubah registrasi dan tidak meminta mendaftarkan gugatan dari awal lagi.

“Sesuai dengan Pasal 33 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberi amanat kepada pemohon atau permohonannya. Jadi, perbaikan nanti diserahkan kepada pemohon dan permohonannya tidak perlu registrasi lagi, cukup di legal standing-nya dari badan hukum ke warga negara Indonesia dan itu ada argumentasi merubah legal standing, begitu Prof saya kira,” jelas Palguna.

Dalam sidang perdana itu, tiga hakim yang menjadi hakim panel adalah Ketua MK Arief Hidayat hakim konstitusi Suhartoyo, dan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Pemohon uji materi adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra dengan Nomor Perkara 39/PUU-XV/2017. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita