Minggu, 24 Januari 2021

Terungkap! Lima Kejanggalan dalam Penanganan Kasus Novel Baswedan

Terungkap! Lima Kejanggalan dalam Penanganan Kasus Novel Baswedan

Foto: Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan telah memasuki hari ke 106, namun Polri tak bisa menangkap pelaku penyiraman. Padahal lebih dari 56 orang saksi telah diperiksa.

Banner Iklan Swamedium

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menemukan beberapa fakta yang diduga berhubungan dengan kepentingan politik di dalam institusi Polri.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan hasil temuan terkait kejanggalan-kejanggalan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI.

“Ada ketidakmauan Polri untuk mengungkap secara serius dan terang benderang kasus Novel Baswedan karena tersandera oleh kepentingan politik di internal Kepolisian,” kata Dahnil saat konferensi pers di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (26/7).

Kejanggalan lainya adalah tidak ditemukannya sidik jari dalam gelas yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian yang diduga dipakai oleh pelaku penyiraman.

Lebih lanjut, Dahnil mengungkap kejanggalan lainny, yakni pihak kepolisian menangkap kemudian melepaskan beberapa orang yang diduga merupakan pelaku. Tiga orang pernah ditangkap oleh penyidik Polda, namun pihak penyidik kemudian melepas ketiga orang tersebut hanya berdasarkan dalih yang disampaikan oleh ketiga orang tersebut.

Padahal beberapa saksi di sekitar lokasi baik sebelum peristiwa penyerangan menduga kuat bahwa beberapa orang yang ditangkap terlihat sering berada di sekirar lokasi kediaman Novel Baswedan, dan menanyakan aktivitas Novel.

Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menemukan ketidaksinkronan pernyataan antara Mabes Polri dengan pihak penyidik. Beberapa kali pernyataan pihak Mabes Polri kerap dibantah atau direvisi oleh tim penyidik Polda, seperti terkait dengan status ketiga pelaku yang pernah ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK juga melihat adanya ancaman-ancama terhadap beberapa anggota Komisioner Komnas HAM dalam proses usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

“Beberapa waktu lalu Komnas HAM bersama PP Muhammadiyah menginisiasi pembentukan TGPF terkait kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, namun wacana tersebut urung terealisasi dikarenakan adanya informasi bahwa beberapa anggota Komnas HAM mendapati ancaman jika dibentuk TGPF,” terang Dahnil.

Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK melihat tim internal Polri di luar proses penyidikan yang juga bergerak. Beberapa saksi menyampaikan bahwa pasca dilakukan proses pemeriksaan di polres, beberapa anggota yang mengaku dari Mabes Polri juga mendekati saksi-saksi dan menerima informasi terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap Novel.

“Berkaca pada beberapa kejanggalan tersebut yang ditemukan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK, kami menilai bahwa pengungkapan kasus penyiraman terhadap Novel bukan semata-mata terkait dengan ketidakmampuan penyidik Polri dalam mengungkap peristiwa penyerangan, namun adanya kepentingan di tubuh internal Polri,” kata Dahnil.

Oleh karena itu, pihak Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas membentuk TGPF yang independen agar tidak ada kepentingan politik yang bermain, mengingat kasus ini diduga berkaitan dengan kasus megakorupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah elite politik.

“TGPF ini penting dibentuk untuk menghindari politik kepentingan atau politik saling sandera yang ada di tubuh kepolisian,” tegas Dahnil.

Selain itu Jokowi juga diminta untuk mengevaluasi kinerja Polri dalam melakukan penyidikan kasus penyerangan terhadap Novel, mengingat sudah banyak bukti dan informasi yang dikumpulkan serta waktu penyelidikan yang cukup lama, yakni 106 hari. (Ima)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita