Rabu, 27 Januari 2021

Anggota DPR: Perlakuan pada HTI Berlebihan!

Anggota DPR: Perlakuan pada HTI Berlebihan!

Foto: Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi.(ist)

Jakarta, Swamedium.com — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyesalkan terjadinya penghukuman yang berlebihan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Banner Iklan Swamedium

Ia menilai, penghukuman berlebihan itu terlihat dari permintaan mundur para pegawai yang bekerja di lembaga atau badan milik pemerintah.

“Saya rasa sanksi pembubaran itu sudah cukup untuk mereka, tidak tepat jika sekarang ada rencana mendata HTI yang PNS dan meminta mereka untuk mundur, ada juga yang minta mundur dari Dosen, dan bahkan bantuan untuk Kwarnas Pramuka juga dipending lantaran Ketuanya pernah datang ke acara HTI. Ini sebenarnya aneh, organisasinya saja sudah dibubarkan, mana mungkin masih ada anggota HTI”, tegas Aboe Bakar, di Jakarta, Kamis (27/7).

Aboe pun mengatakan, secara organisasi HTI sudah mendapat sanksi dengan pembubaran, dan bisa dipidana apabila masih beraktifitas. Menurut dia, hal itu sudah cukup tidak perlu lagi adanya penghukuman yang berlebihan.

“Ini kan sudah cukup, jangan melebar kemana mana. Akibatnya mereka mendapatkan penghukuman yang lebih, bisa disebut mereka mendapatkan over kriminalisasi. Karena sanksi-sanksi yang diberikan itu tidak ada di Perpu,” tandas Aboe seperti dikutip Aktual.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga menambahkan, pihaknya memiliki komitmen tinggi dalam menjaga NKRI, namun hal itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi. Menurut dia, dengan adanya Perppu telah menghilangkan aturan yang sudah ada dan mengganggu kepastian hukum.

“NKRI itu harga mati untuk kita semua. Namun bernegara itu ada aturannya, ada konstitusi dan kita ini negara hukum. Membubarkan Ormas sudah ada aturannya yaitu pasal 62-80 UU Ormas, pemangkasan aturan ini melalui Perpu akan dapat mengganggu kepastian hukum. Sekarang terbukti, perkara HTI semakin melebar tidak hanya pembubaran ormasnya saja. Semuanya latah memakai perpu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ini yang kita khawatirkan, karena tidak ada lagi kepastian hukum”, urai Aboe. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita