Selasa, 26 Januari 2021

Menebak Masa Depan HTI di Indonesia

Menebak Masa Depan HTI  di Indonesia

Foto: Aksi Menolak Perppu Ormas, Jumat (28/7). (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Oleh: Rudini Maulana*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Pada tanggal 10 Juli 2017 pemerintah bermanuver mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu ) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
( Ormas ). Akhirnya 9 hari kemudian, pada Rabu, 19 Juli 2017 pemerintah secara resmi mengumumkan telah mencabut badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ) dan menyatakan pembubaran nya. Akhirnya menjadi terang benderang bahwa Perppu tersebut memang terkait dengan rencana pembubaran HTI yang diumumkan oleh pemerintah 8 Mei lalu. Setelah sebelumnya pemerintah dan para pendukungnya beretorika bahwa Perppu ini tidak ada kaitannya dengan HTI.

Masyarakat menyaksikan secara live melalui televisi pada Selasa malam (18 Juli 2017) di acara Indonesia Lawyers Club argumentasi para politisi dan akademisi pendukung pemerintah menyatakan kekhawatiran pemerintah menjadi diktator dengan Perppu terlalu berlebihan. Perppu ini sudah menyipakan mekanisme pembubaran Ormas secara fair dan tidak akan menjadikan pemerintah sewenang wenang terhadap Ormas. Meski begitu faktanya, lewat Perppu ini pemerintah secara subjektif dapat membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan .

Profesor Yusril Ihza Mahendra dalam acara ILC menyatakan bila pemerintah langsung membubarkan HTI, maka jelas pemerintah melakukan tindakan sewenang wenang. Ciri pemerintah yang diatator. Pasalnya pemerintah secara sepihak menuding dan menghakimi HTI sebagai Ormas yang menganut paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meski pihak HTI berkali kali melalui juru bicaranya, Ustadz Ismail Yusanto menyatakan HTI berpaham Islam, jelas Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan HTI juga pada intinya dakwah mengajak kepada Islam. Dakwah membina sumber daya manusia adalah kontribusi HTI bagi bangsa ini. Dalam perjalanannya tidak pernah melakukan tindakan anarkis. Ustadz Ismail Yusanto bahkan menyatakan bahwa HTI pernah mendapatkan penghargaan dari Kepolisian sebagai demonstran paling tertib. Penghargaan itu dari Polda Metro Jaya dan Malang.
Tapi, meski sedang melakukan upaya hukum dengan mengajukan judicial review Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan mengadakan komunikasi dengan beberapa partai yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu upaya politik. Tapi kenyataanya saat ini HTI telah dicabut badan hukumya oleh pemerintah. Legalitasnya sebagai Ormas sudah tidak ada. HTI tidak bisa lagi mengadakan kegiatan sebagai sebuah ormas. Meski secara individu para anggotanya masih bisa mengadakan kegiatan dakwah di masyarakat.

Tekanan terhadap HTI sudah terlihat bahkan jauh sebelum dibubarkan oleh pemerintah. Rupanya memang sudah di rancanakan dan kondisikan jauh jauh hari. Pemerintah menyatakan memang sudah meneliti dan memperhatikan HTI sejak lama. Masyarakat setidaknya secara kasat mata melihat tekanan terhadap HTI meningkat di tahun 2017 ini meskipun sebelumya HTI juga pernah mendapat tekanan serupa. Setidaknya tahun 2014 acara Konferensi Islam dan Peradaban yang diselenggarakan HTI di Tasikmalaya juga sempat mendapat gangguan. Tahun 2017 ini acara Masirah Panji Rasulullah (Mapara) yang diselenggarakan HTI di 36 Kota se Indonesia juga mendapatkan gangguan. Acara yang pada intinya memperkenalkan panji Rasulullah yang bertuliskan kalimat tauhid. Mengingat sebelumnya muncul stigma negatif terhadap Panji Rasulullah ini terkait kelompok ISIS . Di beberapa tempat acara ini terpaksa tidak jadi diadakan karena terjadi ancaman keamanan dari sekelompok masa tertentu.

Namun amat disayangkan respon pihak keamanan tidak menindak orang orang yang brutal tersebut. Atas dasar pertimbangan keamanan pihak HTI dengan besar hati meniadakan acara di bebrapa tempat dan mempercepat kegiatan yang sedang terlaksana di beberapa tempat yang lain.
Selain secara keorganisasian, secara pribadi kader HTI juga mendapat tekanan . Ustadz Felix Siauw, seorang pendakwah muda kader HTI merasakan tekanan itu. Kegiatan Ustadz Felix di beberapa tempat dihadang dan dibubarkan sekelompok masa. Padahal acara beliau itu adalah acara dakwah ke kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa yang membahas pergaulan remaja. Ustadz Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI pun mengalami hambatan yang sama dalam dakwah. Beliau bercerita kepada penulis setelah pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, beberapa kegiatan dakwah yang mengundang beliau dibatalkan sepihak oleh panitia karena berbagai alasan. Hal yang sama dialami juga oleh para pendakwah kader HTI yang lain di beberapa tempat. Padahal saat itu HTI masih resmi sebagai Ormas.
Setelah resmi diumumkan pembubarannya oleh pemerinta, HTI kemudian menutup papan nama HTI di kantor kantornya termasuk di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. HTI juga secara mandiri menutup website resmi nya sebelum pemerintah mengumumkan pemblokiran website tersebut. Tapi tekanan tidak berhenti begitu saja dengan bubarnya HTI. Kemudian beredar dokuman yang berisi daftar nama anggota HTI. Dokuman yang tersebar di kalangan terbatas itu berisi sejumlah 1.300 nama anggota HTI dalam 73 halaman dari berbagai profesi dan latar belakang. Dokumen ini sangat berpotensi bisa menimbulkan persekusi terhadap mantan kader HTI.

Belakangan muncul pernyataan pemerintah yang menekan mantan anggota HTI yang berprofesi sebagai dosen dan pegawai negeri sipil utntuk memilih tetap bekerja atau meninggalkan HTI. Pemerintah pun memperluas wacana pegawai swasta bisa di sanksi bila terlibat HTI. Sungguh lucu, padahal HTI sudah dibubarkan. Seharusnya tidak ada lagi retorika pegawai terlibat HTI atau menjadi anggota HTI. Meski kemudian pemerintah meralat pernyataannya. Tetapi bila memang benar terjadi itu merupakan suatu kezaliman yang luar biasa terhadap kemanusiaan.

HTI kini menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Perppu Ormas yang telak menghajar HTI justru membuat arus positif simpati masyarakat terhadap HTI. Masyarakat menjadi ingin mengenal HTI, pemikiran dan juga para tokohnya. Masyarakat yang selama ini menstigma HTI sebagai kelompok fundamentalis dan radikal menjadi kagum karena setelah di tekan begitu rupa HTI sama sekali tidak terprovokasi untuk melakukan gerakan fisik.
HTI berhasil menghindarkan masyarakat dari konflik fisik yang sangat dikahwatirkan terjadi. Masyarakat juga menjadi terbuka pikirannya, HTI yang selama ini di citrakan wahabi, intoleran, transnasional justru sangat lembut dan ramah. Dengan santun dan cerdas juru bicara HTI menjelaskan soal HTI dan gagasan nya. Pria yang sering memakai baju koko atau batik dengan songkok hitam ini seolah menjadi magnet kesejukan baru. Beliau menampilkan simbol Islam nusantara yang rahmatan lil a’lamiin.

Masyarakat sekarang semakin cerdas dan kritis. Ditambah semakin canggih teknologi dan terbukanya dunia menjadikan setiap orang bisa banyak membandingkan informasi. Media online dan media sosial menjadi pembanding informsasi yang bersumber dari media media mainstream yang ada. Sehebat apapun ingin mencitraburukkan HTI, menstigmanya tetap saja masyarakat bisa mendapat infrmasi yang benar mengenai HTI. Ditambah, kader kader HTI banyak terjun berkiprah dan dikenal di masyarakat. HTI dikenal kerap mengkitik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan menawarkan syariat Islam sebagai solusi. HTI juga bersama Ormas lain membentengi Umat dari aliran sesat semisal Ahmadiyah dan Gafatar. HTI tak berhenti pada tataran wacana dan berada di kalangan elit, mereka juga terjun hadir ke wilayah wilayah yang ditimpa bencana alam.

Semua ini terbukti ketika pemerintah menerbitkan Perppu dan mengumumkan pembubaran HTI, justru masyarakat dan para tokoh banyak yang bersuara keras menentang Perppu dan pembubaran. Polling yang diadakan di berbagai media juga hasilnya menunjukkan masyarakat justru menolak Perppu Ormas dan pembubaran HTI. Masyarakat justru menilai Perppu ini memang sengaja dibuat sebagai tindakan balas dendam kalangan pendukung Ahok karena HTI bersama Ormas Islam lainnya belum lam ini menjadi komponen utama dalam Aksi Bela Islam yang menuntut Ahok penista agama dihukum. Kalau diperhatikan seksama memang pendukung Ahok dan yang keras mendorong Perppu pembubaran HTI itu berasal dari kalangan yang sama.

Akhirnya, tinggal menunggu hasil perlawanan hukum di MK dan perjuangan politik di DPR soal Perppu ini. Bila judicial review diterima MK atau Peppu di tolak DPR sehingga tidak bisa menjadi Undang Undang, maka HTI akan bisa kembali beraktifitas dengan legal. Dan dengan sambutan positif masyarakat, HTI bisa menjadi tempat berlabuh yang pas bagi masyarakat. Singkatnya HTI harus bersiap menerma arus dukungan dari masyarakat. Sekaligus berbondong bondongnya masyarakat ingin mengaji dan berjuang bersama HTI. Pada akhirnya HTI di Indonesia akan menjadi besar dan mencapai cita citanya. Kalaupun, proses perjuangan Hukum dan Politik belum berhasil, maka dengan dukungan masyarakat yang besar terhadap HTI masih tetap bisa berjalan menjalankan dakwah. Hanya tinggal sebentar bersabar dan tetap konsisten sambil menunggu waktu berjalan dan rezim berganti untuk HTI bisa leluasa berdakwah. Dan waktu itu hanya tinggal sebentar saja. (*)

*Penulis adalah Pemerhati masalah sosial politik

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita