Selasa, 26 Januari 2021

Larang Lobster Ditangkap, Peraturan Menteri Susi Cacat Substansi

Larang Lobster Ditangkap, Peraturan Menteri Susi Cacat Substansi

Foto: Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution. (ist)

Mataram, Swamedium.com — Front Nelayan Indonesia (FNI) Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Barat menggelar Dialog Nelayan Lobster, Jumat (28/7) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Banner Iklan Swamedium

Dalam dialog tersebut hadir sebagai narasumber Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Dr. Maneger Nasution,
Ketua Umum FNI Rusdianto Samawa (I), Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH-NI) Sutia Budi dan Ketua Yayasan Nelayan Indonesia (YNI) Nanang Qodir.

Dialog Terbuka Nelayan Lobster tersebut membedah Potensi Pelanggaran HAM dalam Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 01 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Para Nelayan dari berbagai wilayah di NTB hadir menyampaikan keluh kesah dan keprihatinan kehidupan mereka sejak terbitnya Permen KP tersebut.

Seorang nelayan dari Lombok Tengah menuturkan, “Menteri Susi Pudjiastuti yang membuat sengsara Nelayan se-Indonesia”.

Kemudian, Nelayan lain menimpali, “Ini bukan potensi lagi, tapi sudah melanggar HAM,” katanya dengan suara keras.

Begitu pun paparan dar Maneger Nasution, menanggapi perihal curhatnya nelayan.

“Pendapat awal Komnas HAM atas penerapan Permen KP No. 01 Tahun 2015 dan Permen KP No. 56 Tahun 2016, Pertama, patut diduga bahwa proses lahir Permen KP ini mengalami kecacatan proses lahir,” kata dia.

Yang kedua, Maneger menduga adanya cacat substansi dari Permen KP ini. Terdapat dugaan pelanggaran hak atas hidup sebagaimana dijamin Undang-Undang, pelanggaran hak atas kesejahteraan, dan adanya ketidakpastian hukum karena Permen tersebut tidak memberi jalan keluar. Oleh karenanya, kata Maneger, Permen KP tersebut layak dicabut.

“Ketiga, merekomendasikan untuk melakukan Kajian Independen, yang melibatkan para pemikir, peneliti, pakar independen, yang menimbang berbagai aspek secara komprehensif”, tegas Maneger.

Pada Sabtu (29/7), rencananya Komnas HAM akan melakukan kunjungan dan pemantauan lapangan ke sentra-sentra aktivitas nelayan lobster, mendengarkan curhat nelayan, dan berencana mengunjungi nelayan lobster yang ditahan dan dipenjara di LP Mataram. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita