Minggu, 24 Januari 2021

Praktisi Perikanan: Menteri Susi Perusak Nilai Pancasila dan Demokrasi

Praktisi Perikanan: Menteri Susi Perusak Nilai Pancasila dan Demokrasi

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat memberikan keterangan kepada awak media. (Joko/swamedium)

Mataram, Swamedium.com — Pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomot 01 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 dianggap melanggar perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan kebijakan peraturan.

Banner Iklan Swamedium

Permen-permen Susi Pudjiastuti dinilai melanggar proses lahirnya kebijakan secara konstitusional dan seorang menteri juga tidak punya kewenangan hukum dalam pembuatan peraturan menteri.

Menurut salah satu pelaku Budidaya Kerapu, Wajan Sudja, bahwa seyogyanya UU Perikanan dan UU Teknis lainnya tidak memberi pasal cek kosong pada menteri, yang notabene tidak dipilih rakyat, dan hanya seorang pembantu presiden, untuk mengeluarkan Permen.

“Sesungguhnya kedudukan Perda jauh lebih kuat dari kedudukan Permen, karena Perda disusun Pemda bersama wakil rakyat/DPRD, sesuai UU 12/2011. UU Perikanan dan UU Perlindungan dan harus disinkronisasi dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ungkap Wayan sebagaimana rilis Front Nelayan Indonesia (FNI) yang diterima Swamedium.com, Minggu (30/7).

Menurut dia, Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti sudah sangat layak dibatalkan.

“Mengapa demikian? Karena proses menerbitkan Permen tersebut sangat tidak memperhatikan aspek kepatutan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Administrasi Negara,” tukas Wayan.

Dalam pembuatan permen, kata Wayan, Susi Pudjiastuti hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri dan golongan. Wayan menuturkan, hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Menurut dia, seharusnya dalam pembuatan peraturan Susi Pudjiastuti meminta pendapat kepada masyarakat dan nelayan.

Wayan berpendapat, karena dalam proses pembuatan permen tidak bersifat terbuka, maka permen tersebut menjadi faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dibanyak daerah.

Selain itu, Wayan juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mau mengevaluasi peraturan menteri Susi Pudjiastuti sehingga ditingkat masyarakat mengalami trauma yang luar biasa. Pasalnya, lanjut Wayan, sebagian besar nelayan ditangkap hanya karena peraturan menteri.

“Sebenarnya polisi dan siapapun tidak boleh menangkap nelayan kalau hanya berdasarkan permen -permen yang sering berubah setiap waktu. Karena, tidak memiliki ketetapan hukum tetap sebagai produk hukum,” tegas dia.

Selain itu, Wayan menilai, permen Susi tidak memberi ruang kepada nelayan untuk melaut sama sekali. Sehingga, kata dia, masyarakat nelayan pesisir mengalami ancaman hilangnya pendapatan, terpangkasnya mata rantai bahan pokok dan pangan, terancam secara hukum dan kesejahteraan.

“Kalau seperti ini, maka Susi Pudjiastuti sudah merusak sila-sila Pancasila, UUD 1945, asas demokrasi dan melanggar proses penyusunan peraturan pemerintah,” pungkas Wayan. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita