Selasa, 19 Januari 2021

Dana Haji Bukan Dana APBN, Tak Bisa Untuk Biayai Infrastruktur

Dana Haji Bukan Dana APBN, Tak Bisa Untuk Biayai Infrastruktur

Foto: Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain. (ist)

Oleh: Tengku Zulkarnain*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Sebelum tahun 2014, seluruh Dana Haji yang terkumpul dari hasil uang setoran Jama’ah Calon Haji yang mengantri giliran keberangkatan, dikumpulkan oleh Kementerian Agama di bank-bank Konvensional saja. Dan, karena bunga bank Konvensional hukumnya HARAM, jadilah bertahun-tahun uang itu hanya dinikmati bank-bank Konvensional, dengan bunga nol persen. Dan, Sebagai imbal jasa bank-bank tersebut memberikan “servis” berupa peralatan haji untuk jama’ah yang kemudian berangkat.

Setelah Ijitma’ Ulama Fatwa MUI di Tasikmalaya, mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2014, barulah seluruh dana haji akhirnya dipindahkan Kemenag ke bank-bank Syariah. Dan tidak boleh lagi ada di bank Konvensional. Alhamdulillah.

Selain itu, dalam Fatwa nomor 34 itu ada konten yang mengatakan bahwa Dana Haji itu dapat ditashorrufkan agar lebih memberikan manfaat kepada Jama’ah Calon Haji, (“sang pemilik resmi dana itu”, pen), dengan prinsip penuh kehati-hatian. Dan, prosesnya wajib tunduk pada prinsip syariah. Sedangkan seluruh keuntungan hanya boleh dipakai untuk kepentingan ibadah haji saja.

Adapun dana abadi umat yang pernah dikumpulkan dari sumbangan sukarela Jama’ah Haji sejak zaman Pak Harto, telah pun lebih dahulu diberdayakan dalam bentuk SUKUK SYARIAH.

Beberapa hari ini beredar kabar yang membuat heboh umat Islam. Di mana setelah pelantikan BPKH muncul di Media Massa instruksi Presiden agar memakai Dana Haji untuk INFRASTUKTUR. Sontak perhatian masyarakat terfokus pada masalah ini. Ada banyak mereka yang menolak dipakainya Dana Haji oleh Pemerintah untuk INFRASTUKTUR itu.

Pembangunan Infrastuktur adalah kewajiban Pemerintah, dananya diambil dari APBN. Sedangkan Dana Haji BUKAN DANA APBN. Hal ini tidak boleh terjadi. Selain dirasakan akan mengambil hak Warga Negara dengan cara sewenang-wenang, juga melanggar UU dan beberapa Peraturan Negara lainnya.

Jika Pemerintah berkeras mau memakai Dana Haji itu, maka ada beberapa kemungkinan bisa dilakukan.

Pertama, Pemerintah membuat Proposal Objek yang akan dibangun, kemudian pemerintah menunjuk Pelaksana sekaligus Penanggungjawab Proyek tersebut, misalnya PT Jasa Marga/BUMN. Kemudian Proposal dimajukan ke Bank-Bank Penampung Dana.

Selanjutnya, Bank-Bank Syariah Penampung Dana Haji itu lah yang akan membuat SINDIKASI untuk membiayai Proyek itu, tentunya setelah Bank-bank Sindikasi tersebut memutuskan bahwa proyek Pemerintah itu kredibel dan fisibel. Barulah setelah itu uang dikucurkan oleh bank-bank Sindikasi. Perlu diketahui bahwa sistem bank-bank syariah di Indonesia selama ini, semuanya telah pun memenuhi standar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semuanya bebas riba.

Apabila langkah itu dilakukan barulah Pemerintah bisa memakai Dana Haji. Tidak boleh Pemerintah langsung “Main Cekuh” uang Dana Haji pakai tangan BPKH, untuk kemudian memakainya begitu saja. Selain menabrak sejumlah UU dan Peraturan Negara, juga akan menimbulkan kericuhan, kekacauan sistem, dan ketidakjelasan pembagian hasil yang diperoleh. Dan, sudah dapat dipastikan umat Islam dan Ormas Islam, khususnya pemilik Dana Haji akan menolaknya.

Kedua, Seluruh Dana dijadikan Dana SUKUK SYARIAH. Dari situ Pemerintah mengambil dana untuk pembiayaan proyek Pemerintah dimaksud. Penjaminnya adalah Bank Indonesia dan Sistemnya Syariah pula. Ini inSya Allah aman dan akan lebih diterima oleh Umat Islam.

Sedangkan bagi pandangan pribadi saya, Semestinya lebih BERADAB jika seluruh Dana Haji hanya dimanfaatkan oleh Umat Islam dan untuk Umat Islam saja. Tidakkah mata Pemerintah melihat bahwa yang selama ini miskin dan terpinggirkan adalah masyarakat pribumi? Dan 88,2 % di antaranya adalah Umat Islam?

Ada banyak Rumah Sakit, Universitas, dan Usaha Usaha Keekonomian yang dikelola Ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Ittihadiyah, Mathla’ul Anwar dan lain-lain yang layak dan berhak untuk mengelola Dana Haji tersebut. Hasilnya juga 100% dari dan untuk umat Islam. Sementara umat lain tetap saja dapat beroleh buah dan manfaat atas usaha Keekonomian Umat Islam itu, bukan?

Wallahu A’lam (*)

*Penulis adalah Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita