Minggu, 24 Januari 2021

Pemerintah Ingin Akhiri Polemik, Aturan Beras Satu Harga Dibatalkan

Pemerintah Ingin Akhiri Polemik, Aturan Beras Satu Harga Dibatalkan

Jakarta, Swamedium.com – Batalnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 47 tahun 2017 yang mengatur beras satu harga Rp 9.000/kg mendapat respon positif banyak pihak. Batalnya aturan ini karena pemerintah ingin polemik beras berhenti dan para pedagang beras yang sempat tidak berdagang kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa.

Banner Iklan Swamedium

Seperti diketahui, aturan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium Rp 9.000 per kilogram (kg) batal berlaku. Aturan HET itu tercantum dalam Permendag nomor 47/2017 yang sudah dibatalkan Mendag

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah ingin polemik beras bisa berangsur normal dan para pedagang beras tetap melanjutkan kegiatan usahanya seperti biasa.

“Maka semua ini kami ingin berjalan normal kembali. Sembari jalan kami akan bicara dengan semua pemangku kepentingan dan pemain untuk lihat seperti apa harganya,” tutur Darmin di akhir pekan.

Saat ini, pemerintah kembali menggunakan Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi bersama dengan asosiasi hingga pengusaha beras untuk membahas lebih lanjut mengenai harga beras. Hal ini sebelumnya juga dilakukan Enggar untuk menetapkan harga acuan gula dan minyak goreng.

“Kita bentuk tim mulai hari Senin kayak urusan gula sama minyak goreng. Keputusan ada di pemerintah, tapi kita minta masukkan. Jadi kita duduk dulu, selesai itu baru diputus,” jelas Enggar.

Darmin menambahkan, Kementerian Perdagangan juga mewajibkan kepada pedagang beras melaporkan kapasitas dan stok berasnya, baik melalui online maupun manual. Jika pedagang patuh terhadap kewajiban ini, maka pemerintah menjamin usahanya, namun jika melanggar tetap akan diproses.

“Menteri Perdagangan akan mewajibkan semua pedagang melaporkan gudang di mana, kapasitasnya berapa. Kalau dia laporkan pemerintah janji enggak ada penyegelan, kecuali ada bukti telak yang lain,” kata Darmin.

Warganet juga menyambut positif batalnya permendag tersebut meski mereka prihatin dengan tindakan aparat melakukan penggerebakan beras PT Indo Beras Unggul (PT IBU) hingga memunculkan kegaduhan di masyarakat. Berikut ini komentar warganet yang termuat di detik.com.

Rakjat @rakjat ,”Kasihan sekali negeri ini, diurus dg coba2 dan gak pake analisa mendalam. Dibayar rakyat lho pak.”

Hachioji @hachioji ,”tanda tangan dulu, baru mikir kemudian. inilah gaya rejim jokowi.”

Pemulutan @pemulutan,”Trus PT IBU yg sudah di rusak n hancur gitu gimana solusinya pak Menteri?”
(maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita