Senin, 25 Januari 2021

Komnas HAM Resmi Keluarkan Rekomendasi Terkait Kriminalisasi Ulama

Komnas HAM Resmi Keluarkan Rekomendasi Terkait Kriminalisasi Ulama

Foto: Presidium Alumni 212 menemui Komnas HAM untuk menanyakan proses penyelidikan kasus dugaan kriminalisasi ulama. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Setelah melalui belasan kali pertemuan dengan Presidium Alumni 212 (PA 212), akhirnya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi terkait laporan pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis yang dilakukan oleh aparat keamanan beberapa waktu lalu.

Banner Iklan Swamedium

Pada hari Rabu (2/8) bertempat di Kantor Komnas HAM Jl.Latuharhary 48 Menteng, Jakarta Pusat, Komnas HAM secara resmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Terkait Penyelesaian Dugaan Kesewenang-wenangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Aktivis dan Ulama.

Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas mengatakan, surat rekomendasi tersebut dapat mencegah terjadinya lagi ketimpangan dalam penegakan hukum khususnya dalam penanganan kasus yang menimpa umat Islam, ulama dan aktivis Islam. Selain itu, diharapkan persatuan bangsa dapat lebih dieratkan.

“Jangan ada lagi terjadi sampai kapanpun, seperti kasus teror bom mobil meledak di Cawang yang menteror FPI, pembacokan ahli IT, petugas KPK yang disiram air keras dan lain sebagainya. Kita harus membantu yang lemah, dignity. Mudah mudahan rekomendasi ini menjadi perekat persatuan bangsa sesuai dengan konstitusi yang ada,” ujar Hafidz.

Sementara Ketua Pokja Penanganan Kasus Aktivis dan Ulama yang juga Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengharapkan kedepannya, Komnas HAM dapat menjalin komunikasi dengan ulama secara intens sehingga tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Pasalnya, di belakang ulama ada ormas Islam yang berlandaskan agama Islam yang telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara.

“Saya berterima kasih kepada umat Islam karena sudah menyatakan Komnas HAM adalah milik bersama. Karena dulu Komnas HAM dianggap sebagai tempat orang orang sekuler-sosialis. Sekarang berubah menjadi nasionalis-religius,” kata Pigai.

Menanggapi itu, Dewan Penasihat PA 212 Habib Umar Al Hamid berpesan agar selanjutnya, Komnas HAM makin diperkuat dan ditambah kewenangannya khususnya dalam menyelidiki kasus yang terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM.

“Hal ini tentu saja pertemuan yang sangat baik dan sangat berharga. Karena kita berupaya secara gigih agar menginginkan negara ini menjadi baik dan mendapatkan kebaikan yang ada. Hasil ini tentu juga membuat predikat Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara yang menjalankan tugas dengan baik,” kata Habib Umar. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita