Kamis, 02 Juli 2020

IRESS: Pemerintah Ekspor Bijih Mineral Ilegal dengan Pengusaha Cina?

IRESS: Pemerintah Ekspor Bijih Mineral Ilegal dengan Pengusaha Cina?

Foto: Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Oleh: Marwan Batubara*

Jakarta, Swamedium.com — Pada tanggal 4 Juli 2017 Kementerian ESDM telah menerbitkan Rekomendasi Ekspor Bijih Mineral kepada PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM) (data lengkap ada pada IRESS). Rekomendasi ini diyakini cacat prosedur dan melanggar ketentuan peraturan yang yang berlaku. Sesuai Permen ESDM No.6/2017, rekomendasi ekspor biji mineral sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor, hanya akan diberikan jika perusahaan telah menyerahkan dokumen studi kelayakan yang komprehensif, dan dinyatakan layak oleh tim penilai (verifikator) independen, serta di setujui pula oleh Pemerintah. Tanpa syarat-syarat tersebut, maka rekomendasi ekspor yang diberikan dianggap illegal.

 Setelah dilakukan pengkajian dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang diterbitkan oleh Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Nomor 1378/30/DJB/2017, tertanggal 4 Juli yang diberikan kepada CNI dan surat nomor 1379/30/DJB/2017 tertanggal 4 Juli 2017 kepada DSM, adalah tidak sah secara hukum. Artinya rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam Permen ESDM No.6/2017. Dengan demikian, surat rekomendasi diatas adalah illegal, dan pejabat KESDM yang mengeluarkan rekomendasi tersebut secara sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga harus diminta pertanggungjawaban secara hukum pula.

Terdapat beberapa kejanggalan yang bisa dilihat dari penerbitan surat rekomendasi tersebut, yaitu:

1. Kedua surat mempunyai nomor yang berurutan yaitu 1378 dan 1379, hal ini mengindikasikan adanya permainan administratif dalam proses penerbitan;

2. Rekomendasi diberikan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan secara hukum, dan patut diduga ada “kongalikong” antara Pejabat KESDM dan kedua perusahaan. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara;

3. Disamping itu, saat Pemerintah sedang gencar gencar mendorong kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan barang tambang untuk nilai tambah bagi industri dalam negeri sesuai dengan program NAWACITA Presiden JOKOWI, Kementerian ESDM justru dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum memberikan rekomendasi ekspor tanpa kajian kelayakan yang benar dan dievaluasi oleh tim independen;

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.