Selasa, 28 Juni 2022

Sebulan Bekerja Ini Rekomendasi Pansus Angket KPK

Sebulan Bekerja Ini Rekomendasi Pansus Angket KPK

Foto: Pansus Hak Angket siapkan rekomendasi. (Danang/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Pansus Angket KPK siang ini melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian ini dilakukan setelah Pansus Angket mengkaji sejumlah laporan pengaduan, penerimaan aspirasi baik dari organisasi, perorangan dan kunjungan ke BPK.

Banner Iklan Swamedium

Setidaknya ada 11 Poin yang menjadi penilaian khusus Pansus Angket terhadap Lembaga Anti Rasuah tersebut. Berikut 11 poin yang dibacakan oleh Anggota Pansus Angket KPK Misbakhun, Senin (21/8)

1. Dari Aspek Kelembagaan KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia diawasi. Serta Menggunakan Opini media untuk menekan para pengkritiknya

2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemengang cabang -cabang kekuasaan negara. Hal ini sangat menganggu dan berpotensi terjadinya abuse of power dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD 1945

3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat konstitusi akan tetapi UU no 30 Tahun 2002 sebagai tindak lanjut atas perintah pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tipikor.

4 Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU no 30 Tahun 2002 tentang KPK belum sesuai atau patuh atas azas-azas yang melipoti azas kepastian hukum.

5 Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan ekstensi, jati diri, kehormatan serta kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan opini daripada politik pencegahan.

6. Dalam fungsi supervisi KPK juga lebih cenderung menangani sendirit tanpa adanya koordinasi dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kembali instansi kepolisian dan kejaksaan, KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di pusat tapi juga mengembangkan ke daerah.

7. dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip HAM bagi pihak yang menjalani pemeriksaan.

8. Terkait dengan SDM aoaratur KPK, Kembalio dengan argumen independennya merumuskan dan menata SDMnya yang berbeda dengan unsur apartur pada lembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat pada UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN.

9. Terkait dengan penggunaan anggaran, berdasar hasil audit BPK banyak hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut. UNtuk itu dibutuhkan audit lanjutan untuk tujuan tertentu.

10. Terhadap sejumlah kasus yang saat ini tengah dilakukan KPK, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung Tinggi HAM.

11. Mengenai permasalahan yang terkait dengan KPK Pansus meminta Komisi III DPR segera mengundang KPK dan Polri dalam melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi polemik yang berkesudahan . (dng)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita