Senin, 24 Januari 2022

Transportasi Daring Tidak Diatur, Masyarakat dan Pebisnis Resah

Transportasi Daring Tidak Diatur, Masyarakat dan Pebisnis Resah

Jakarta, Swamedium.com – Keputusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 terkait Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dinilai merugikan pengusaha transportasi yang berperkara maupun masyarakat pengguna transportasi.

Banner Iklan Swamedium

Seperti diketahui, sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut oleh MA melalui keputusan Nomor 37P/HUM/2017. Pasal-pasal Permenhub yang dicabut MA tersebut adalah mengenai tata bertransportasi daring alias online.

Keputusan itu membuat masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi online tidak terlindungi sebab negara tidak hadir dalam bisnis taksi berbasis aplikasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya akan mengkaji keputusan itu dalam waktu tiga bulan.

Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan pasal yang digugat soal penerapan tarif batas atas dan tarif batas bawah, kuota armada serta kepemilikan kendaraan dalam badan usaha.

“Kondisi ini membuat masyarakat atau penumpang tidak terlindungi sepenuhnya. Jika ada persengketaan antara penumpang dan pengemudi, urusannya perdata dan pemerintah tidak bisa ikut campur,” kata Danang sebagaimana dirilis Kompas, Kamis (25/8)
.
Bagi pengemudi, tidak adanya pembatasan tarif juga merugikan karena membuat persaingan harga tidak sehat, seperti membanting harga dengan alasan promo. Di sisi lain, tidak adanya pembatasan kuota akan membuat banyak pesaing sehingga pengemudi kesulitan mendapatkan penumpang.

Para warganet juga mengecam keputusan MA tersebut bahkan sampai membuat hastag #WahGawat. Mereka menilai keputusan MA itu akan kembali membuat kericuhan antara transportasi online dan konvensional.

“Kok ada sih supir online, malah nyusahin temen-temennya. Aneh??,” tulis akun twitter Shabrina Sayoga‏ lengkap dengan hastag #WahGawat. “Bukannya peraturan yang baru undah bikin nyaman? Kok MA malah bikin ribet?,” kata akun Ghina Nurahmadhita‏.

Keputusan MA itu pastinya membuat para driver online resah. Hal itu tercemin dari komentar mereka di media sosial twitter. “Keputusanan MA meresahkan kami Krn PM 26/2017 sdh lebih baik dr pd yg sebelumnya…,” tulis akun AsosiasiDriverOnline‏.

Sementara itu, menurut Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijaprana Djoko Setidjowarno, keputusan MA No. 37 P/HUM/2017 dapat memicu keresahan di kalangan pebisnis transportasi umum yang sudah lama berusaha.

Dalam keterangan tertulisnya, Joko mengatakan keputusan yang hanya menggunakan dasar hukum UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan UU Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) masih dirasa kurang. Apalagi, lanjut dia, menggunakan istilah taksi konvensional, mestinya yang lebih tepat adalah taksi resmi karena dilindungi undang-undang.

“Usaha ‘online’ bukan termasuk UMKM, tetapi pemodal besar yang berlindung seolah UMKM. Cukup besar modal untuk memberi subsidi bertarif murah. Yang akhirnya juga tidak akan murah selamanya,” katanya.

Dia menambahkan pendapat ahli dan lembaga yang terkait aktivitas transportasi juga tidak dilakukan. Menurut Djoko, pertimbangan UU Perlindungan Konsumen dan UU Persaingan Usaha dan Anti Monopoli sangat diperlukan.

“Di saat pemerintah sedang gencarnya menata transportasi umum yang kian terpuruk, seyogyanya para hakim MA berpikir lebih realistis. Oleh sebab itu, pertimbangan sosiologis keberagaman masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan secara matang,” tuturnya. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita