Minggu, 25 Oktober 2020

Ini Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Pajak Profesi Penulis

Ini Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Pajak Profesi Penulis

Jakarta, Swamedium.com – Besarnya pajak yang dipungut dari profesi penulis telah menuai protes Novelis Tere Liye. Bahkan, dia mengancam akan menghentikan penerbitan semua bukunya karena pajak yang dinilainya tidak adil itu. Direktorat Jenderal Pajak pun akhirnya memberikan klarifikasi soal pajak penulis tersebut.

Seperti diketahui, penulis kenamaan, Tere Liye berhenti mencetak seluruh bukunya dari dua penerbit besar yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika per 31 Juli 2017. Langkah tersebut dia ambil sebagai bentuk protes kepada pemerintah lantaran membebankan pajak yang begitu besar kepada penulis.

“28 judul tidak akan dicetak ulang lagi, dan buku-buku di toko dibiarkan habis secara alamiah. Diperkirakan per 31 Desember 2017, buku-buku Tere Liye tidak akan ada lagi di toko. Keputusan ini kami ambil mengingat tidak-adilnya perlakuan pajak kepada profesi penulis. Dan tidak pedulinya pemerintahan sekarang menanggapi kasus ini,”tulisnya di akun Fanspage resminya @Tereliyewriter pada (9/05).

Meski demikian, dia mengatakan akan tetap aktif dalam menulis tanpa harus berurusan dengan ketidakadilan pajak.

“Insya Allah, buku-buku baru atau tulisan-tulisan terbaru Tere Liye akan kami posting lewat media sosial page ini secara gratis,”ujarnya.

Protes Tere Liye akhirnya mendapat tanggapan dari pihak aparat pajak. Berikut ini klarifikasi yang diberikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat , Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, sebagaimana dikutip dari laman resmi pajak.go.id.

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.
2. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.