Minggu, 25 Oktober 2020

Komnas HAM Prihatin Pembubaran Dauroh Pesantren Muhammadiyah

Komnas HAM Prihatin Pembubaran Dauroh Pesantren Muhammadiyah

Foto: Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dr. Maneger Nasution, MA. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan keprihatinannya atas terjadinya pembubaran paksa acara Dauroh Pesantren Muhammadiyah di Jepara, Jawa Tengah yang diduga dilakukan kelompok tertentu.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution berpendapat, sebaiknya kepolisian segera menjelaskan ke publik tentang kebenaran peristiwa itu demi terpenuhinya hak publik untuk tahu (rights to know) tentang informasi yang sebenarnya.

“Sekira peristiwa itu benar adanya, dunia kemanusiaan sangat menyesalkan. Hal itu mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan demokrasi,” kata Maneger di Jakarta, Jumat (8/9).

Dia pun mengingatkan bahwa kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara seperti tercantum dalam pasal 28E ayat (1) dan 29 UUD NRI tahun 1945, dan pasal 22 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, kata Maneger, tiap warga negara berhak atas rasa aman.

“Juga hak atas rasa aman adalah hak konstitusional warga negara, yakni pasal 28G UUDNRI tahun 1945, dan pasal 9 ayat (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM,” tegasnya.

Jika sekiranya ada perbedaan pandangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dikatakan Maneger, masih tersedia mekanisme lain yang lebih elegan dan efektif untuk menyampaikan aspirasi atas suatu perbedaan pandangan dengan mengedepankan dialog.

Kalau pun akhirnya dialog tidak terwujud, menurut Maneger, sebaiknya tetap menggunakan saluran aspirasi atas perbedaan pandangan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

“Jauhi tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri sangat tidak elok, di samping tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memproduksi kekerasan-kekerasan baru,” tukasnya.

Untuk itu, Komnas HAM meminta negara hadir khususnya kepolisian untuk menginvestigasi kebenaran peristiwa itu. Jika benar adanya, kata Maneger, pihak kepolisian harus memproses pelaku dan aktor intelektualnya secara profesional, independen, berkeadilan, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pages: 1 2

Related posts

3 Comments

  1. Anonim

    Ini aneh kegiatan keagamaan non seaqidah di amankan.saudara seaqidah di bubarkan. Klu orang Islam membubarkan orang menghapal Al Qur’an..Islam apa ini…dgn alasan Wahabi/IMB.justru Muhammadiyah ahlusunah..nggak ada ritual ibadah orang Muhammadiyah yg tdk berlandas sunah..

    Reply
  2. Anonim

    Ini aneh kegiatan keagamaan non seaqidah di amankan.saudara seaqidah di bubarkan. Klu orang Islam membubarkan orang menghapal Al Qur’an..Islam apa ini…dgn alasan Wahabi/IMB.justru Muhammadiyah ahlusunah..nggak ada ritual ibadah orang Muhammadiyah yg tdk berlandas sunah..

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.