Selasa, 27 Oktober 2020

Pemprov DKI Diminta Jangan Buat Aturan yang Menyusahkan Warga

Pemprov DKI Diminta Jangan Buat Aturan yang Menyusahkan Warga

Foto: Konferensi pers Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor. (lucky/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Sepeda Motor (Gampar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membuat peraturan yang berpotensi menyusahkan warga. Salah satunya, terkait dengan pergerakan lalu lintas jalan kendaraan bermotor.

“Libatkan masyarakat dalam membuat keputusan sehingga bisa meminimalisasi potensi gesekan saat diimplementasikan. Jangan pernah menganggap masyarakat bodoh,” tukas Rio Octaviano, inisiator Gampar, dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, di Jakarta, Sabtu (9/9) siang.

Dia mencontohkan kebijakan pembatasan lalu lintas jalan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

“Untuk¬†Gubernur baru yang akan dilantik Oktober 2017, juga jangan coba-coba mengeluarkan aturan yang menyulitkan warga. ” tegas Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) itu.

Bagi Koordinator Gampar, Nursal Ramadhan, langkah Pemprov DKI Jakarta membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor perlu diapresiasi. Namun, dia mengingatkan, pihaknya terus mengkaji kebijakan yang berpotensi merugikan para pengguna jalan.

“Upaya mengkaji atau memverifikasi sejumlah kebijakan mendorong kami menunda aksi konvoi penolakan pembatasan sepeda motor,” ujar dia.

Sementara menurut Matthew, perwakilan LBH Jakarta, nafas Pemprov DKI Jakarta terkait perluasan pembatasan sepeda motor masih bersifat penundaan.

“Kami melihatnya bukan pembatalan,” kata dia.

Sementara itu, pengurus Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Rio Winto mendesak Pemprov DKI Jakarta mewujudkan transportasi publik yang humanis. Transportasi itu hendaknya memenuhi aspek aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

“Kami berharap waktu tunggu penumpang bus Trans Jakarta maksimal tujuh menit pada jam sibuk,” tutur dia.

Selain itu, angkutan umumnya menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yakni gas.

“Sedangkan usia masa pakai maksimal 10 tahun seperti diamanatkan Perda No 5 tahun 2014 tentang Transportasi,” papar Rio Winto.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.