Sabtu, 17 Oktober 2020

Meikarta, Sebuah Drama Pelecehan Kedaulatan Negara

Meikarta, Sebuah Drama Pelecehan Kedaulatan Negara

Foto: Salah satu proyek pembangunan apartemen di Meikarta. (Mangucuy/Joko/swamedium)

Oleh: Asyari Usman*

Jakarta, Swamedium.com — Beranjak sebentar dari genosida warga Rohingya di Myanmar untuk menengok “genosida” yang sedang melanda Indonesia. Yaitu, pelecehan hukum dan kedalautan negara oleh proyek kota baru, Meikarta.

Sejak proyek yang merendahkan kedaulatan negara ini dikerjakan, seingat saya tidak ada sama sekali reaksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, proyek ini telah menjadi kontroversi besar. Hanya Wagub Jawa Barat, Dedy Mizwar (Demiz), yang berteriak-teriak agar pembangunan dihentikan karena tidak memiliki izin yang lengkap. Meikarta baru memiliki izin pembangunan untuk lahan seluas 84 hektar.

Media nasional, terutama para pendukung Jokowi, yang biasanya kritis terhadap pelanggaran yang kecil-kecil sekalipun, juga tidak bersuara. Mereka membiarkan saja kesewenangan Lippo Group yang tidak mematuhi prosedur perizinan untuk pembangunan Meikarta.

Kekuatan politik yang biasanya tidak rela terhadap pelanggaran kedaulatan, dan juga tidak setuju dengan proyek kapitalisme, yaitu PDIP, kali ini pun tampak “malas” berkomentar. Bu Megawati diam saja. Mereka biarkan Lippo melakukan apa saja yang mereka inginkan. Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, dll, yang biasanya ceplas-ceplos kalau ada kesalahan yang terjadi, kali ini cenderung tak banyak bicara. Entah mengapa.

Bisa jadi mereka mengalami proses kelunturan ideologi. Dulu tak suka kapitalis, tapi setelah merasakan enaknya mobil dinas mewah, ruangan ber-AC, café-café berkelas, dll, akhirnya mereka terbuai di atas sofa-sofa diskusi pragmatis. Diskusi yang membuat kehidupan semakin nyaman dan aman. Tanpa ada kekhawatiran kekurangan uang.

Baru terdengar beberapa anggota DPR, yaitu seorang dari PKS dan seorang dari PPP, yang “kelihatan” mempersoalkan izin pembangunan Meikarta. Para wakil rakyat dari partai-partai lain cenderung diam seribu bahasa.

Pages: 1 2 3

Related posts

4 Comments

  1. Anonim

    Saya yakn secuil proyek ini tetap dalam trek pantauan jokowi,sekelas internasional freport selesai dg kemenangan pemerintah (kata media mainstream) apalagi meikarta,hanya pihak pihak yg berseberangan aja dg pemerintah yg mencari celah,terutama,dedy Mizwar,tak lama lagi kita tunggu episodenya

    Reply
  2. Anonim

    Panglima utk mengawal kebenaran di Negri ini adalajh HUKUM !
    Pada kemana insan institusi penegak Hukum ?
    Apakah sama seperti iklan2 Penjualan Meikarta di Media2 ternama ?……wouw negriku oh negriku….kemana lagi hendak kau gadaikan Kedaulatan negri ini ?

    Reply
  3. Anonim

    Klo saya baru melihat sisi bisnis aja, tentunya proses izin nya aja fokus untuk diproses secara masif sebagai bahan edukasi kepada pengusaha kecil bagaimana peraturan diberlakukan standar, sebagaimana diketahui bahwa amdal adalah bagian dari izin, bukan masalah mana yg lebih dulu krn standar izin sudah jelas ada tahaoannaya dan apa saja, tanpa amdal mana mungkin ada imb, dalam hal ini pihak terkait lebih fasih menjelaskan, sehingga saya dapat memahami kenapa pa obudsman yang terhormat masih mengatakan on the track, krn seyogyanya proyek prestisius yg dapat memberikan solusi prestisius atas koridor disttribusi kota besar merupakan hal yg sangat produktif demi tercapainya distribusi ekonomi khusunya pemangku kepentingan masyarakat industri yg mengharapkan kepemilikan hunian murah yg didukung oleh meikarta, dan para calon konsumen tentunya bukan orang remeh temeh, mereka dewasa yg menpunyai tanggujawab atas visinya masing2 menyikapi hal ini

    Namun yang menjadi hal yang sangat menyentuh, kenapa saya membaca hal ini” bagi mereka ketika martabat dan kedaulatan negara c. q pemgatur dan pemberi izin pembangunan dianggap remeh temeh” mempunyai definisi kepentingan bahasa yang krusial, seperti bahasa ketika sebuah meja pengadilan, bukankah apa yang kita ucapkan dan katakan bisa menjadi dasar dan perkara dimeja pengadilan???

    Edukasi yang tidak relevan, terlalu politis, kontra produkti, krn saya selaku umkm yg pernah merasakan bagaimana proses izin dilalui menangapi artikel ini sangat membingungkan, bagaiama sebuag prioject yg sudah mengantongi izin sekian hektar dikatakan tidak boleh melakukan proses pembangunan tanpa diketahui pembangunan yg mana yang sudah berizin dan izin mana yg blm diizinkan, sementara izin selanjutnya sedang diproses.

    Saya bangga menjadi indonesia krn memang benar indonesia dinamis, banyak hal yang menggelitik, saya hanya mengharap pembangunan tidak hanya dijakarta saja sehingga saya masih memandang positif jika meikarta menjadi alternatif dan solusi bagi sebuah koridor kota besar dan alternatif kepemilikan hunian bagi kalangan operator industri yg jumlahnya luarbiasa disana, sehingga saya mendukung upaya pemeruntah mendistribusikan infrastruktur dan sarana lainnya ke daerah termasuk daerah saya, demikian pula masalah izin dimanapun krn saya pernah merasakannya bahwa ada haraoan baru tentang kesempatan berusaha bagi putra-putra daerah mengoptimasi usahanya dengan konteks distribusi dan izin yang lebih relevan

    Demikian, saya harap tulisan saya bisa memberikan kontribusi positif, mohon maaf jika menyinggung pihak terkait krn saya adalah pelaku usaha, pekerja, dan memahami keadaan lingkungan saya dan sekitarnya agar senantiasa produktif, proaktif dan bernegara kesatuan rwpublik indonesia, merdeka, indonesia bisa, indonesia dinamis,

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.