Minggu, 18 Oktober 2020

Komisi HAM Bangladesh Minta Pemimpin Myanmar Dibawa ke Pengadilan Internasional

Komisi HAM Bangladesh Minta Pemimpin Myanmar Dibawa ke Pengadilan Internasional

Foto: Komisi HAM Bangladesh meminta pemimpin Myanmar yang terlibat pembantaian di Rohingya diadili di Pengadilan Internasional. Ratusan ribu warga Rohingya sudah mengungsi ke Bangladesh. (Al Jazeera)

Dhaka, Swamedium.com — Tragedi yang menimpa muslim Rohingya, membuat banyak orang marah. Komisi Hak Asasi Manusia Banglades meminta tokoh-tokoh Myanmar yang terlibat pembantaian etnis Rohingya diadili di Pengadilan Internasional.

“Genosida telah dilakukan di Myanmar, cara orang-orang terbunuh dalam serangan pembakaran, kami berpikir untuk mendesak persidangan melawan Myanmar, dan melawan tentara Myanmar di sebuah pengadilan internasional,” kata Ketua Komisi HAM Bangladesh, Kazi Reazul Hoque pada hari Minggu usai mengunjungi sebuah kamp pengungsi di distrik Coxs Bazar Bangladesh, dekat perbatasan dengan Myanmar.

“Kami akan mengambil keputusan setelah menilai langkah-langkah apa yang harus diambil untuk itu, dan pada saat bersamaan kami mendesak masyarakat internasional untuk maju dengan bantuan mereka,” ucap Hoque seperti diberitakan Al Jazeera, Senin (11/9).

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, serta militer Myanmar telah menghadapi kecaman internasional atas perlakuannya terhadap Rohingya.

Sebagian besar minoritas Muslim, yang tinggal di negara bagian Rakhine, tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar, meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.

Mereka juga ditolak kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan.

Banyak di negara mayoritas Buddhis menganggap Rohingya sebagai “Bengali”, menolak istilah Rohingya sebagai penemuan baru-baru ini.

Sementara Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali menuduh Myanmar menjalankan kampanye “propaganda jahat” untuk menyebut Rohingya sebagai “migran ilegal dari Bangladesh” dan pejuangnya sebagai “teroris Bengali”.

Ali menggambarkan tindakan menyusul serangan terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus sebagai “balas dendam” oleh pasukan Myanmar.

“Haruskah semua orang dibunuh? Haruskah semua desa dibakar? Tidak dapat diterima,” katanya, menambahkan Dhaka mencari solusi damai, bukan “perang” melawan Myanmar.

“Kami tidak menciptakan masalah, karena masalah dimulai di Myanmar, itu sebabnya mereka harus menyelesaikannya. Kami telah mengatakan bahwa kami akan membantu mereka,” katanya, menambahkan bahwa masalah tersebut membawa “pukulan baru” setelah serangan 25 Agustus. (*/d)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.