Selasa, 20 Oktober 2020

Pemerintah Dinilai Ciptakan Kartelisasi dengan Impor LNG dari Singapura

Pemerintah Dinilai Ciptakan Kartelisasi dengan Impor LNG dari Singapura

Foto: Ilustrasi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pada Rabu 6 September 2017 lalu tak disangka membawa kesepakatan kontrak Heads Of Agreement (HOA) suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG) antara PLN dengan traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Energy Ltd.

Seperti dikatakan CEO Pavilion Energy Ltd, Seoh Moon Ming, kontrak kesepakatan HOA itu menyatakan bahwa Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono pun mengkritisi hal itu. Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak melakukan kesepakatan tersebut, sekalipun harga yang mereka tawarkan murah. Dikatakan Bambang, daripada mengimpor, sebaiknya pemerintah mengendalikan harga gas di dalam negeri.

“Saat ini PGN (Perusahaan Gas Negara) atapun masyarakat industri itu masih membeli harga gas di dalam negeri yang ditentukan oleh kebijakan dari Kementerian ESDM dengan harga tinggi. Padahal mereka itu bisa menjual dengan harga gas 3 USD ke masyarakat industri maupun PGN yang menyuplai ke seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia,” ungkapnya seperti dikutip Garudayaksa, Selasa (12/9).

Dengan kebijakan impor itu, menurut Bambang, hanya membuat pemerintah menjadi kartel. Pemerintah, lanjut Bambang, berdalih menghilangkan kartel, namun kenyataannya justru pemerintah membentuk kartelisasi.

“Jadi pemerintah ini sudah tidak bisa mencegah kartelisasi, bahkan mendorong kartelisasi di energi termasuk energi primer yang diberikan kepada PLN dan termasuk independent power producer (IPP) oleh perusahaan perusahaan swasta yang 80 persen penyuplai listrik kepada PLN,” terang Politikus Gerindra itu.

Bambang menambahkan, dengan kebijakan impor LNG ini, pemerintah justru telah melindungi kartelisasi dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.