Senin, 26 Oktober 2020

Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan Tahun Depan

Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan Tahun Depan

Foto: Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya kan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan dimulai tahun 2018 mendatang. adapun draft RUU tersebut bisa dilihat pada akhir tahun.

“Yang jelas kami targetkan di DPR periode 2014-2019, RUU tersebut selesai,” ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).

Sedangkan penyusunan RUU itu merupakan inisiatif Komisi III DPR.

“Karena berdasarkan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi, red) bahwa penyadapan itu harus diatur dengan UU sendiri,” kata politikus Partai Golkar ini.

Dirinya menerangkan, tata cara penyadapan harus diatur melalui UU sendiri karena penyadapan bukan hanya dilakukan KPK selama ini. Namun, penyadapan juga dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dirinya mengakui hanya KPK yang tidak membutuhkan izin untuk melakukan penyadapan.

“BIN pun tidak membutuhkan izin, namun bukan untuk kepentingan pro justisia,” bebernya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bahwa Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab penyusunan RUU tersebut.

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.