Selasa, 20 Oktober 2020

Demokrasi Menggugat Netralitas Alat Negara

Demokrasi Menggugat Netralitas Alat Negara

Foto; Pimpinan Rumah Amanah Rakyat dan Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean. (ist)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*
(Tulisan ini menyikapi demo di Papua dan kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe)

Jakarta, Swamedium.com — Belum lama berlalu dan masih segar diingatan beberapa pernyataan Presiden Jokowi, yang tentu pernyataan itu disampaikan pasti ada dasarnya, ada alasannya dan ada penyebabnya. Misalnya pada tanggal 22 Juli 2017 lalu dalam Kongres Pancasila IX yang digelar di Balairung UGM Yogyakarta, Presiden Jokowi ingatkan konflik sosial dan perang saudara akibat gesekan yang mungkin terjadi dari kemajemukan.

Presiden dalam hal ini, melihat adanya potensi besar konflik horizontal ditengah publik. Wajar dan pemikiran yang patut menjadi peringatan dini bagi kita semua. Pernyataan yang kedua adalah pernyataan Presiden pada tanggal 5 September 2017 lalu dihadapan relawan pendukungnya Rakernas Projo menyatakan agar siap-siap bahwa tahun depan adalah tahun politik. Tahun politik tentu akan merubah eskalasi atmosfir perpolitikan dan memacu suhu politik menuju titik didih pada 2019 nanti.

Itulah Dua pernyataan Presiden yang tentu saling terkait dan bisa dikaitkan. Yang pasti dua pernyataan itu adalah peringatan dini dari seorang Presiden, terlepas dari kepentingan apapun yang mungkin saja ada dibalik itu semua.

Sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2017 lalu, sudah kami berikan juga peringatan yang sama bahkan mendahuli Presiden tentang kemungkinan perang saudara sesama anak bangsa akibat politik nasional. Tidak bermaksud mendahului yang buruk, tapi sebuah pemikiran yang lahir dari pengamatan ditengah publik dan menganalisis segala pergerakan dan pertumbuhan suhu politik serta polarisasi yang semakin tajam di tengah publik. Tampaknya benih-benih bara api politik sudah tersemai di ladang politik sebagai akibat dari ketidak adilan yang dirasakan oleh semua pihak. Pihak pendukung kekuasaan merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak yang berseberangan politik atau yang sering disebut sebagai oposisi, demikian juga sebaliknya bahwa pihak yang berseberangan politik (oposisi) dengan pemerintah merasa sangat diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.