Selasa, 20 Oktober 2020

Ketua Umum PP Muhammadiyah Desak Presiden Mediasi KPK-DPR

Ketua Umum PP Muhammadiyah Desak Presiden Mediasi KPK-DPR

Foto: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. (ist)

Bandung, Swamedium.com — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melihat perseteruan antara KPK dengan DPR sudah melebar terlalu jauh. Untuk itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan mediasi antar kedua lembaga tersebut.

“Saya lihat sudah terlalu jauh untuk tarik-menarik. Karena itu, perlu ada mediasi. Presiden perlu memediasi,” katanya di Bandung, Rabu (13/9) kemarin.

Dikatakan Haedar, mediasi itu perlu dilakukan agar segera dapat diketahui akar permasalahan antara kedua lembaga tersebut.

“Perlu ada negosiasi. Problem apa yang selama ini menjadi permasalahan, baik di KPK maupun DPR. Saya percaya, dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan mungkin dapat menjembatani poin krusial antara KPK dan DPR,” jelasnya.

Kepada DPR, Haedar meminta untuk dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta mengesampingkan hal-hal yang sifatnya kasuistik.

“Jangan karena ada kasus-kasus anggota DPR, terbawa kasus, lalu ingin mengebiri KPK. Ini juga tidak baik,” ucapnya.

Sedangkan terhadap KPK, Haedar meminta lembaga antirasuah itu untuk obyektif pada setiap kasus yang ditangani dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

“Jika DPR memandang KPK ada kelemahan, KPK juga harus memperbaiki kelemahan itu serta mau berubah,” tukasnya.

Selain itu, Haedar juga berharap supaya KPK tidak mau menjadi alat politik siapa pun, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi.

“Saya tidak tahu detailnya, tapi itu pesan moralnya. KPK, siapa pun pimpinannya, tidak boleh menjadi alat politisasi kasus, politisasi kepentingan, dan politisasi kekuasaan,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.