Selasa, 20 Oktober 2020

Minta Kejelasan Status, GTT dan PTT Sambangi DPRD Jatim

Minta Kejelasan Status, GTT dan PTT Sambangi DPRD Jatim

Foto: Peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi menyisakan permasalahan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). (Ari/swamedium)

Surabaya, Swamedium.com — Peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi masih menyisakan sejumlah permasalahan,terutama nasib GuruTidak Tetap (GTT) dan PTT(Pegawai Tidak Tetap). Pasalnya, mereka ini sempat dijanjikan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di saat era MenPANRB Yudi Crisnandie.

Ketua PGRI Jatim Toyib Prantiyono mengatakan, para guru honorer ini memang sempat dijanjikan pengangkatan PNS dari tahun 2016 hingga 2019.

“Faktanya belum ada sampai sekarang,” kata Toyib, Kamis (14/9) di DPRD Jatim, Kamis (14/9) sore.

Dikatakan oleh Toyib, beban kerja para GTT ini sama dengan guru PNS. Namun kenyataannya, gajinya masih jauh dari cukup.

”Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib GTT dan PTT terlebih merealisasikan janji MenPANRB saat itu,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menuturkan, pihaknya berjanji segera ke Jakarta untuk menyampaikan keresahan GTT dan PTT tersebut.

”Hanya saja, dalam konteks pengangkatan menjadi PNS bukan wewenang Pemprov melainkan berada pada pemerintah pusat,” jelas Politisi asal Partai Demokrat ini.

Pria asal Malang ini mengatakan yang bisa dilakukan oleh Propinsi adalah membuat formula pas untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer atau tidak tetap.

“Tapi pak gubernur (Soekarwo) kan sudah sampaikan terkait dengan hal itu (gaji guru honorer). Tidak serta merta langsung. Anggaran kita kan juga terbatas,” jelasnya.(Ari)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.