Sabtu, 24 Oktober 2020

Amnesty Internasional: Setop Rencana Pembubaran Ponpes Ibnu Masud

Amnesty Internasional: Setop Rencana Pembubaran Ponpes Ibnu Masud

Foto: Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Ratusan santri Pondok Pesantren Ibnu Masud, Bogor, Jawa Barat terancam kehilangan pondoknya pada 17 September 2017 mendatang. Ibnu Masud adalah tempat belajar hafalan Quran yang banyak memfasilitasi anak tidak mampu dan terpinggirkan telah dianggap sebagai sarang teroris dan dituding mengajarkan tindakan terorisme.

“Perasaan tidak adil terhadap tindakan pemerintah dan trauma yang mendalam dikhawatirkan akan muncul pasca pembubaran,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, Jumat (15/9).

Oleh karenanya, Tim Advokasi Pondok Pesantren Ibnu Masud yang terdiri dari beberapa organisasi hak asasi manusia, menolak pembubaran pesantren Ibnu Masud.

Dipicu oleh peristiwa pembakaran umbul umbul merah putih oleh salah seorang pendamping santri (MS) pada tanggal 16 Agustus 2017, atas desakan massa dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) akhirnya tiga orang pengurus menandatangani pernyataan akan membubarkan pesantren pada tanggal 17 September 2017.

Tim Advokasi Ponpes Ibnu Masud telah mendalami peristiwa tersebut dan berpendapat bahwa tindakan individu di luar sepengetahuan pengurus ponpes tidak bisa diganjar oleh hukuman kolektif kepada seluruh guru dan murid berupa pembubaran pesantren.

“Terlebih MS telah mengakui kesalahannya dengan alasan khilaf karena kondisi psikologis dan memang merasa kecewa dengan pemerintah karena banyaknya ketidakadilan, korupsi, pembakaran pencuri ampli, dan lain lain,” ungkap Usman.

Usman mengatakan, tim advokasi juga telah mencermati bahwa pasal perusakan bendera yang dikenakan pada MS adalah keliru karena umbul-umbul tidak memenuhi kualifikasi bendera sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Untuk itu, instrumen HAM Internasional tidak memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya-upaya pemidanaan dalam suatu konsep “penghinaan, penodaan atau pencemaran” karena semua itu adalah suatu simbol abstrak.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.