Kamis, 22 Oktober 2020

Komnas HAM Menilai BIN Lakukan “Abuse of Power”

Komnas HAM Menilai BIN Lakukan “Abuse of Power”

Foto: Natalius Pigai saat berorasi dalam Aksi 287. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia Jenderal Pol Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe pada tanggal 4 September 2017 yang juga menghadirkan Kapolda Sumut Paulus Waterpauw cukup mengejutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebab, dalam pertemuan itu disebut Lukas dipaksa menandatangani sejumlah komitmen termasuk memenangkan Joko Widodo dan PDIP dalam Pilpres 2019.

“Lukas Enembe dipaksa untuk menandatangani surat komitmen untuk menangkan Presiden Jokowi dan PDIP 2019 adalah tindakan yang bertentangan dengan kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan dan menyimpang dan merusak marwah lembaga intelijen negara,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melalui rilisnya, Jumat (15/9).

Tak hanya itu, Pigai dengan tegas mengatakan, BIN telah melampaui kewenangan berdasarkan konstitusi yang ada.

“BIN cenderung bertindak sebagai alat kekuasaan dan alat partai politik dan (terjadi) abuse of power,” tegas Pigai.

“Hal ini adalah tindakan destruktif terhadap keselamatan bangsa dan negara, demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian, (padahal itu semua) menjadi pilar penting sebuah negara,” imbuhnya.

Untuk itu, Komnas HAM mendesak lembaga legislatif DPR RI menggunakan kewenangannya untuk melakukan investigasi guna mengungkap kasus ini.

“DPR RI diminta untuk menggunakan kewenangannya melalui Hak Angket kepada Presiden Jokowi dan Kepala BIN. Agar semua jelas,” pungkas Pigai. (ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.