Selasa, 20 Oktober 2020

Samsat DAS Citarum, Antara Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Samsat DAS Citarum, Antara Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Rapim Samsat DAS Citarum di Gedung Kantor Provinsi Jawa Barat. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.Com — Pihak kepolisian Jawa Barat yang hadir dalam Rapim Samsat DAS Citarum di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat mempertanyakan soal minimnya jumlah pekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan hukuman bagi perusak lingkungan, terlalu ringan sebab hanya hukuman administratif.

Sebagai pembicara dalam Rapim Samsat DAS Citarum adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, Wakil Kajati Jawa Barat M Dofir, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dan Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudharna.

Kompol Yusuf, polisi itu mengatakan niat luhur Pemprov Jabar menjadikan Air Sungai Citarum bersih, terbebas dari limbah dan lingkungannya terjaga sangat mulia dan langkah tersebut didukung semua pihak, tidak terkecuali polisi.

Setelah bekerja keras, Samsat DAS Citarum berhasil membuktikan kesungguhanya, sungai yang sebelumnya kotor dan penuh sampah sudah menjadi bersih dan airnya juga bagus.

Cuma masalahnya kata Yusuf, sampai kapan hal tersebut akan terus terpelihara sebab jumlah pekerja di Dinas Lingkungan Hidup sangat minim.

“Mungkin Bapak Belum Tahun, PNS cuma satu, pengawas tiga dan PPNS cuma satu,” ungkapnya.

Disisi lain, tambah Yusuf, Pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), juga kurang tegas, ayat 2 nya mengganggu.

Bunyi UU No.32 Tahun 2009 tersebut kata Yusuf, Pasal 1, Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 Miliar.

Ayat 2, tambah Yusuf berbunyi, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan telah lebih satu kali.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.