Rabu, 21 Oktober 2020

Lakukan Upaya Hukum, Jamaah First Travel Berikan ‘Kado’ ke Kemenag

Lakukan Upaya Hukum, Jamaah First Travel Berikan ‘Kado’ ke Kemenag

Foto: PPATK ungkap aliran dana First Travel sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Ribuan calon jamaah umroh First Travel yang dinaungi oleh Advokat Pro Rakyat sepakat akan melakukan upaya hukum baru. Upaya hukum baru ini akan menjadikan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai obyek gugatan.

“Kami akan melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa. Inilah kado spesial yang kami siapkan untuk Kemenag,” ujar perwakilan
Advokat Pro Rakyat Andrasyah Perdana, SH di sela-sela pertemuan tim kuasa hukum dengan para calon jamaah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9) siang.

Gugatan PMH dilakukan kepada Kemenag karena dinilai juga memiliki tanggungjawab atas terjadinya kasus ini.

“Kementerian adalah pihak yang memberikan izin dan bertugas melakukan pengawasan. Kementerian sudah mengetahui First Travel bermasalah sejak tahun 2015. Namun, di akhir tahun 2016 kementerian tetap melakukan perpanjangan izin,” kata Riesqi.

Gugatan PMH ini adalah gugatan yang akan berjalan tanpa berseberangan dengan upaya hukum lain yang sudah berjalan. Di antaranya adalah gugatan ke Pengadilan Niaga dan pidana yang dilakukan polisi.

Gugatan ke Pengadilan Niaga yang dilakukan tim kuasa hukum jamaah lainnya rencananya akan berakhir pada 29 September mendatang. Sebelum putusan diambil, sedang dilakukan jalan perdamaian. Jika perdamaian antara jamaah dan First Travel tidak berjalan,.akan dilakukan voting sikap jamaah menerima atau menolak pailit.

Gugatan di Pengadilan Niaga itu, kini masih berstatus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) oleh First Travel. Jumat (15/9) sore adalah hari terakhir para calon jamaah memasukan tagihan hutang. Hingga berita ini diturunkan, belum tercatat sepenuhnya total tagihan para jamaah.

“Sebab, belum semua jamaah mendaftarkan tagihan. Mereka terkendala letak geografis, karena tinggal di luar daerah,” kata Muhammad Irwan, anggota tim kuasa Advokat Pro Rakyat.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.