Sabtu, 17 Oktober 2020

Demokrat Sebut Pertemuan Kepala BIN dan Gubernur Papua adalah Skandal Besar

Demokrat Sebut Pertemuan Kepala BIN dan Gubernur Papua adalah Skandal Besar

Foto: Politisi Partai Demokrat Benny K Harman. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Sepuluh hari terakhir ini beredar luas informasi tentang terjadinya pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, di Jakarta pada Selasa (5/9) lalu.

Turut beredar pula sejumlah versi pemberitaan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, juga ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Investigasi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut.

“Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua,” kata Benny melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Senin (18/9).

Menurut Benny, jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, khususnya Pemilu Legislatif, maka Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat. Apalagi jika terhadap Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat.

“Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara,” tegas Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.