Selasa, 20 Oktober 2020

Demokrat: Sesuai TAP MPR Diskusi Soal PKI Tak Boleh Digelar

Demokrat: Sesuai TAP MPR Diskusi Soal PKI Tak Boleh Digelar

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarif Hasan (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Wakil Ketua Umum partai Demokrat Syarif Hasan juga angkat bicara perihal digelarnya diskusi bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu (16/9).

Syarif mengatakan diskusi bertema tragedi 1965 dan komunisme dilarang dan tidak boleh digelar. Aturan itu sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Pertama menyangkut masalah komunisme itu sesuai dengan ketetapan MPR, bahwa diskusi itu tidak boleh, dilarang,” kata Syarief saat dihubungi, Senin (18/9).

Syarif pun meminta kepada Pemerintah untuk melakukan dan melaksanakan Ketetapan MPR tersebut. Syarief juga menilai polisi telah menjalankan tugasnya untuk mengamankan diskusi tragedi 1965.

“Yang menyangkut masalah-masalah pertemuan saya pikir kepolisian memang pada posisi untuk menjaga ketertiban. Untuk itu, tanpa melanggar asas demokrasi memang perlu ada sistem check and balance,” tegasnya.

Mantan menteri koperasi ini melanjutkan, LBH seharusnya melaporkan acara tersebut ke kepolisian. Bahkan dia menyebut wajar jika polisi membubarkan. Polisi menyebut acara tersebut tidak diberitahukan kepada mereka.

“Kalau ada masyarakat yang membuat acara ya harus melaporkan. Nah kalau polisi menganggap itu berbahaya tentunya polisi memiliki hak untuk melakukan pembubaran, tetapi bukan represif,” ujar Syarief. (*/Dng)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.