Sabtu, 24 Oktober 2020

Gubernur BI Dilaporkan ke Ombudsman soal Uang Elektronik

Gubernur BI Dilaporkan ke Ombudsman soal Uang Elektronik

Foto: Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Pengacara Senior David Maruhum L Tobing melaporkan Gubernur BI, Agus Martowardjojo kepada Ombudsman RI terkait kebijakan barunya soal Uang elektronik, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/9).

David menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2011 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya diancam pidana paling lama 1 tahun dan pidana paling banyak Rp 200 juta.

“Perlu diingat berdasarkan UU Mata Uang, uang rupiah itu adalah uang logam dan uang kertas, undang-undang yang mengatur,” kata David di Jakarta, Senin (18/9).

Ombudsman menerima laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian serta memanggil beberapa pihak terkait termasuk di dalamnya Bank Indonesia sebagai terlapor.

“Kalau sementara kita mengidentifikasi beberapa pihak, karena kebijakan ini dikeluarkan oleh BI tentu yang dilaporkan juga BI jadi terlapornya BI, nanti BI yang menjadi pihak yang diminta klarifikasi,” kata Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya.

Sebelumnya BI mengeluarkan kebijakan bahwa setiap transaksi menggunakan uang elektronik akan dikenakan biaya isi ulang, selain itu sistem non tunai juga telah diterapkan pada jalan tol dimana transaksinya wajib menggunakan uang elektronik. Kebijakan ini menuai banyak kontra di masyarakat, mereka merasa dirugikan ditambah lagi tidak mendapatkan jaminan apapun. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.