Selasa, 20 Oktober 2020

Ombudsman akan Panggil BI Terkait Uang Elektronik

Ombudsman akan Panggil BI Terkait Uang Elektronik

Foto: Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Kebijakan Bank Indonesia (BI) mengenakan biaya isi ulang kartu elektronik dinilai bentuk tindakan maladministrasi apalagi disusul dengan penerapan cashless pada transaksi di jalan tol yang diduga melanggar Undang-undang Mata Uang. Menyikapi hal tersebut, Ombudsman akan memanggil BI untuk diklarifikasi.

Dari laporan yang kami terima mengenai kebijakan ini tentu setelah telaah yang kita lakukan nanti, dari hasil pendalaman yang dilakukan Ombudsman kita bisa meminta klarifikasi berupa pernyataan ke para pihak (BI) atas ini karena untuk kepedulian publik juga,” kata Anggota Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/9).

Setelah menerima laporan dari Pengacara Senior, David Tobing, Ombudsman berjanji akan melakukan kajian dan sesegera mungkin memanggil Gubernur BI sebagai terlapor.

“Kalau sementara kita mengidentifikasi beberapa pihak, karena kebijakan ini dikeluarkan oleh BI tentu yang dilaporkan juga BI jadi terlapornya BI, nanti BI yang menjadi pihak yang diminta klarifikasi,” kata Dadan.

BI dilaporkan atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2011 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya diancam pidana paling lama 1 tahun dan pidana paling banyak Rp 200 juta. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.