Jumat, 30 Oktober 2020

Pemprov dan DPRD Jabar Sepakat, RAPBD Terbesar untuk Pendidikan

Pemprov dan DPRD Jabar Sepakat, RAPBD Terbesar untuk Pendidikan

Foto: Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.Com — Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat sepakat menjadikan sektor Pendidikan sebagai program prioritas dalam RAPBD 2018. Apalagi kini kewenangan pengelolaan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi. Untuk itu, menjadi tugas bersama meningkatkan kualitas pendidikan, sebab Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar masih jauh dibawah APK Nasional.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, sektor Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi kebutuhannya, oleh karenanya keberadaan sektor pendidikan diperkuat dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Setiap pembahasan dan penyusunan RAPBD, sektor Pendidikan mendapatkan anggaran terbesar,” kata Ineu usai Rapim pengajuan Nota RAPBD Jabar 2018, Senin (18/9).

Dalam anggaran tahun 2017, jelas Ineu, APBD Jabar cukup besar mendapatkan tambahan DAU/DAK dari Pusat, namun tambahan tersebut diperuntukan untuk gaji Guru dan Tata Usaha PNS. Karena Guru dan TU SMA/SMK sudah dibawah kewenangan Provinsi. Namun, bukan berarti terjadi pengurangan jatah DAU/DAK Kabupaten/kota.

Perlu diketahui, kata Ineu, anggaran pusat yang masuk ke provinsi adalah untuk gaji Guru dan TU PNS yang notabene menambah jumlah PNS Provinsi Jabar yang semula 17 ribuan manjadi 41 ribuan.

Ineu mengakui, bahwa memang benar ada peningkatan DAU/DAK untuk provinsi, bukan saja untuk gaji tapi juga untuk peningkatan sarana-prasarana, SMA/SMK, peningkatan kualitas guru termasuk juga untuk peningkatakan siswa yang cukup. Hal ini agar supaya di Jabar ini dapat terpenuhi. Bahkan pada tahun anggaran 2017 ini, kita menganggarkan untuk sektor pendidikan hampir mencapai 40%.

Dikatakan, pada tahun 2017 ini, kita hanya diberikan tambahan oleh pusat hanya untuk gaji guru dan TU Sekolah, tapi kan untuk meningkatkan APK bukan saja dibutuhkan untuk gaji Guru dan TU PNS, tetapi dibutuhkan juga untuk menambah Sarana, Prasarana, SDM Guru dan siswa. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.