Minggu, 25 Oktober 2020

PPP Minta LSM Menilai Peristiwa G30S/PKI Secara Utuh

PPP Minta LSM Menilai Peristiwa G30S/PKI Secara Utuh

Foto: Anggota Komisi III F PPP Arsul Sani (Foto: Danang)

Jakarta, Swamedium.com – Sekjen PPP Arsul Sani angkat bicara mengenai adanya Insiden pembubaran Diskusi publik di YLBHI Jakarta, Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) dini hari tadi.

Arsul mengingatkan agar lembaga swadaya masyarakat tertentu (LSM) tidak melihat peristiwa yang diklaim sebagai pembunuhan massal tersebut sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan melepaskannya dari perjalanan sejarah perilaku politik dan kekuasaan PKI sejak Indonesia merdeka.

“Teman-teman LSM cenderung melewatkan sejarah PKI dan karenanya melewati sudut-sudut faktual tentang perilaku PKI sebelumnya”, ujar Arsul di Senin (18/9).

Arsul yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan bahwa kebiasaan over dosis dalam mengangkat isu anggota atau simpatisan PKI ini sebagai korban politik rezim pemerintahan, khususnya orde baru bisa secara nyata dilihat dari berbagai fakta.

“Mereka lebih banyak bicara soal korban pembantaian tahun 1965 ketika bicara pelanggaran HAM berat. Padahal peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat bukan hanya soal dugaan pembantaian terhadap anggota atau simpatisan PKI tahun 1965. Bahkan seharusnya kalau berangkat pasca Kemerdekaan tahun 1945 seharusnya dirunut dari korban-korban pemberontakan PKI Madiun tahun 1948,” jelasnya.

Dalam hal ini, Asrul juga menilai bahwa LSM-LSM gagal dalam melihat bagaimana perilaku PKI ketika mendapatkan angin di kekuasaan pada zaman Nasakom.

Oleh karena itu, Sekjen PPP mengajak agar elemen-elemen masyarakat sipil agar proporsional dan historis-kontekstual dalam melihat permasalahan peristiwa tahun 1965 tersebut.

“Jangan diambil sepotong-potong, karena akan justru menimbulkan segregasi baru di masyarakat”, pungkasnya. (*/Dng)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.