Minggu, 25 Oktober 2020

Aktivitas Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor Resmi Dihentikan

Aktivitas Ponpes Ibnu Mas’ud Bogor Resmi Dihentikan

Foto: Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud di Kabupaten Bogor yang dihentikan aktivitasnya oleh Muspida setempat. (ist)

Bogor, Swamedium.com — Segala aktivitas di Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Mas’ud Tahfidzul Quran yang berada di Kampung Jami, Desa Sukajaya, Tamansari, Kabupaten Bogor, resmi dihentikan terhitung sejak Senin (18/9) petang. Hal ini merupakan keputusan musyarawah pimpinan daerah (muspida) Kabupaten Bogor.

Muspida terdiri atas unsur Pemkab, DPRD, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 18 organisasi massa (ormas) Islam.

Keputusan itu dibuat berdasarkan hasil musyawarah antara Muspida, MUI,Kemenag, dan seluruh Ormas Islam bersama Pimpinan dan pengurus Yayasan Al-Urwathul Wutsqa selaku pengelola Ma’had Ponpes Tahfidzul Qur’an Ibnu Mas’ud di kantor Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sejak pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB, Senin kemarin.

Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji di hadapan ratusan warga yang sejak pagi berunjuk rasa menyampaikan, pihaknya bersama muspida dan pengurus Ma’had Ibnu Mas’ud sudah ikhlas menerima semua keputusan yang ada.

“Alhamdulillah, pimpinan Ibnu Mas’ud sudah ikhlas, mengakui segala kekurangannya dan mau mengambil hikmah dan mengajak berdakwah bersama-sama, jangan mau diobok-obok oleh siapapun. Saya harap masyarakat Sukajaya pulang bersama-sama dengan damai. Masalah Ibnu Mas’ud sudah selesai,” ujar KH Ahmad Mukri Aji di hadapan ratusan warga.

Penutupan ponpes itu buntut dari aksi unjuk rasa yang digelar warga setempat.

Usai menenangkan warga, MUI Kab. Bogor tetap mengimbau agar mengawasi seluruh aktivitas sejumlah pondok pesantren.

“Pesantren yang ada wajib kita awasi bersama. Kalau tidak ada izin dari Kemenag ya tidak boleh beroperasi,” tukasnya.

KH Ahmad menambahkan, dari hasil kajian tim yang dibentuk ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan Ponpes Ibnu Mas’ud. Selain pembakaran umbul-umbul merah putih, juga masalah perizinan bangunan dan operasional lembaga pendidikan termasuk kurikulum yang belum dimiliki Ponpes.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.