Minggu, 25 Oktober 2020

Pilkada Langsung Dinilai Jadi Penyebab Kepala Daerah Korupsi

Pilkada Langsung Dinilai Jadi Penyebab Kepala Daerah Korupsi

Ilustrasi Pilkada Langsung (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa pekan terakhir ini menangkap tiga kepala daerah yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Diketahui KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha pada Selasa (29/8/2017). Penangkapan Siti terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.

Lalu pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Terakhir, pada Sabtu (16/9/2017), Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bersama empat orang diamankan oleh KPK. Selain mengamankan lima orang, Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang. Diduga, uang tersebut terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.

Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan mengakui penangkapan kepala daerah tersebut akan berdampak buruk pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Menurutnya, ‎masyarakat jadi tidak percaya terhadap pemimpin di daerah yang berujung pula pada tingkat partisipasi pemilih di Pilkada menjadi rendah.

Masalah utama yang membuat kepala daerah ini tertangkap korupsi oleh KPK diungkap Azikin karena implikasi dari sistem Pilkada langsung atau Pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

Sementara, lanjut Azikin, Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis.

“Ini (kepala daerah korupsi-red) implikasi dari sistem dari Pilkada langsung. Di UUD Pasal 18 ayat 4 tidak ada Pilkada langsung,” kata Azikin Solthan saat dihubungi, Selasa (19/9/2017).

Lebih lanjut Azikin menilai, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang mengembalikan Pilkada dipilih langsung oleh rakyat, DPR sudah benar mengesahkan UU Pilkada yang mengatur Pilkada tidak langsung atau Pilkada dipilih melalui DPRD.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.