Sabtu, 24 Oktober 2020

Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka Setnov Tidak Sah

Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka Setnov Tidak Sah

Foto: Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Kuasa hukum Setya Novanto, Agus Prianto menegaskan, penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak sah. Salah satu alasannya adalah karena penetapan tersangka dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Tanggal 17 Juli 2017 pemohon (Setya Novanto) menyampaikan dalam konferensi pers bahwa pemohon telah ditetapkan tersangka. Namun pemohon baru menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal pada 18 Juli pukul 19.00 WIB. Sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan sebelum termohon melakukan proses penyidikan,” kata Agus dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu (20/9).

Agus juga mengatakan, penetapan tersangka Novanto tidak melalui proses pemeriksaan sebagai saksi dan tidak berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Termohon (KPK) telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa proses penyelidikan. Sehingga apa yang dilakukan termohon adalah salah dan keliru dengan menetapkan tersangka lebih dulu baru setelah itu dilakukan penyidikan. Hal ini menyalahi UU 30/2002 tentang KPK sehingga harus dinyatakan batal demi hukum,” tandasnya.

Untuk diketahui, PN Jaksel mulai menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto terhadap KPK. Hari ini, sidang yang dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar mengagendakan pembacaan poin-poin permohonan praperadilan pihak Novanto.

Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus mega proyek KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan oleh tim advokasi Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (4/9)danteregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

KPK menetapkan Novanto selaku anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun. (*/ls)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.