Sabtu, 24 Oktober 2020

Dagelan Politik, Usulan Pencabutan TAP MPRS No 25 Tahun 1966

Dagelan Politik, Usulan Pencabutan TAP MPRS No 25 Tahun 1966

Foto: Peneliti senior NSEAS Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, adanya usulan pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan hal yang tak masuk akal dan mustahil bisa dipenuhi.

“Usulan pencabutan TAP MPRS 25 tahun 66 itu seperti dagelan politik, mustahil terpenuhi,” kata Muchtar, di Jakarta, Kamis (21/9).

Muchtar menuturkan, pencabutan TAP MPRS tersebut hanyalah isu yang kerap dimunculkan sejak era reformasi digulirkan pada bulan September tahun 1998.

“Mengapa? Hingga saat ini itu hanya isu yang muncul (sejak) di bulan September Oktober era reformasi, Era Orba tidak (pernah) ada isu itu,” ungkapnya.

Hingga kini, kata Muchtar, tidak pernah ada subyek hukum atau pihak yang berkepentingan secara resmi mengajukan baik ke Presiden maupun MPR. Selain itu, lanjut Muchtar, status ketetapan itu ada pada level MPRS sedangkan MPRS itu sendiri sudah bubar.

“Lalu pihak kelembagaan apa yang bisa mencabutnya? Paling logika berpikir kita hanya MPR sekarang,” jelasnya.

Dikemukakan oleh Muchtar, jika saat ini diajukan ke Parlemen pun, usulan tersebut sangat tidak mudah terealisasi. Pasalnya, sebagian besar anggota parlemen sangat anti PKI.

“Paling kekuatan politik yang mau hanya PDIP. Itu pun harus bertarung internal dulu dengan para kader PDIP berlatar belakang keluarga militer,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.