Jumat, 23 Oktober 2020

Ombudsman Kembali Tegaskan Aturan Biaya Isi Ulang E-Money Resahkan Masyarakat

Ombudsman Kembali Tegaskan Aturan Biaya Isi Ulang E-Money Resahkan Masyarakat

Jasa Marga tolak isi ulang kartu elektronik di gerbang tol (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Pernyataan pejabat Bank Indonesia (BI) dan perbankan yang tidak konsisten terkait rencana pengenaan biaya isi ulang (top-up) e-money membingungkan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia menuding BI punya agenda untuk menggagalkan program masyarakat nontunai (cashless society) dari pemerintah.

Sebab, menurut Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie, di tengah gencarnya ajakan pemerintah menggunakan transaksi non tunai, BI justru sibuk membahas pengenaan biaya isi ulang e-money.

“Saya menduga Bank Indonesia mau menggagalkan programnya Presiden Jokowi untuk e-money. Saya menduga ada upaya Bank Indonesia menggagalkan program tersebut,” ujar dia, Rabu (20/9) kemarin.

Alvin mengatakan, rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik tersebut cukup membuat masyarakat bingung. Penyebabnya karena rencana tersebut berbarengan dengan penerapan kebijakan penggunaan sistem pembayaran nontunai di tol yang akan dilaksanakan pada bulan ini.

“Kita juga melihat yang jadi masalah adalah ketika jalan tol mewajibkan menggunakan e-money, di satu sisi rakyatnya mau dibebani biaya, di sisi lain dipaksa pakai jalan tol harus e-money. Ini kan sangat tidak masuk akal,” jelasnya.

Alvin menambahkan, masyarakat sebenarnya bukan hanya mempersoalkan besaran yang akan dikenakan pada pengisian ulang e-money. Dia menegaskan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perbankan harus melakukan pemungutan biaya isi ulang.

“Saya nggak liat batasannya tapi kenapa harus dikenai biaya. Kalau alasannya investasi, sekarang bank setelah ada ATM, ada mobile banking, ada internet banking kemudian macam macam tapi setiap bulan tetap dikenai biaya administrasi kan,” katanya.

Pemerintah juga dituding tidak konsisten dalam memberi penjelasan mengenai penting tidaknya mengeluarkan aturan penarikan biaya isi ulang e-money. Hal tersebut terlihat pernyataan Direktur bank-bank BUMN yang tidak sinkron satu sama lain.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.