Senin, 26 Oktober 2020

Kisruh Uang Elektronik, YLKI: Konsumen Harus dapat Insentif, Bukan Beban

Kisruh Uang Elektronik, YLKI: Konsumen Harus dapat Insentif, Bukan Beban

Foto: Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, seharusnya masyarakat mendapat insentif bukan beban biaya dalam kasus biaya isi ulang uang elektronik. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Aturan Bank Indonesia (BI) soal uang elektronik menuai kontra di sebagian kalangan masyarakat. YLKI berpendapat seharusnya adanya aturan baru jangan dibebankan kepada masyarakat, justru masyarakat wajib menerima insentif.

“Saya cukup filosofis tidak setuju dengan peraturan BI yang baru seharusnya konsumen tidak diberikan beban, harusnya justru diberikan insentif, karena ini upaya pemerintah mendorong cashless society,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat (22/9).

Tulus berpendapat seharusnya BI tidak mewajibkan perbankan mengenakan biaya isi ulang, karena ada beberapa bank yang tidak akan mengenakan biaya isi ulang kepada konsumennya.

“Jadi sebaiknya saran yang paling real, BI tidak mewajibkan bank mengenakan biaya karena Bank Himbara tegas mengatakan dia tidak memberikan biaya pada nasabahnya oleh karena itu BI jangan memaksakan, kompetisi berjalan bagi bank yang mengenakan silakan, bagi bank yang gratis silahkan,” tandas Tulus.

Bagi Tulus, jika BI memaksa bank melakukan penarikan biaya isi ulang justru akan muncul kecurigaan, BI terkesan berpihak kepada pengusaha dalam hal ini perbankan.

“Karena kalau BI menentukan dengan aturan yang baru ini kami akan mencurigai BI ini sebenarnya memihak pada bank mana karena menjadi pertanyaan besar karena kenapa BI memaksakan kebijakan ini sedangkan ada bank yang tidak memberikan biaya topup pada konsumen,” tutup Tulus. (Ima/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.