Sabtu, 24 Oktober 2020

Enam Syarat dari Komnas HAM Jika Ingin Perbarui Film G30S/PKI

Enam Syarat dari Komnas HAM Jika Ingin Perbarui Film G30S/PKI

Foto: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Maneger Nasution. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengutarakan pendapatnya terkait wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo yang ingin memproduksi film G30S/PKI versi baru. Dia mengatakan tidak ada masalah dengan hal itu, namun, di menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

“Presiden Jokowi mengusulkan agar film G30S/PKI yang dibuat pada tahun 1984, diproduksi ulang dengan gaya milenial agar mudah diterima oleh generasi muda, itu adalah hak mereka,” kata Maneger melalui keterangan tertulis, Ahad (24/9).

Namun untuk memperbarui film itu, dia mengutarakan ada berbagai syarat yang perlu dilakukan. Pertama, kata Maneger, pembaruan itu dilakukan berdasarkan kehendak bersama seluruh atau mayoritas rakyat.

“Dan yang kedua, keinginan itu bukan karena dendam sejarah,” tegas Maneger.

Yang ketiga, dia juga menyebut, pembaruan film juga harus didahului oleh riset yang memadai yang dilakukan tim independen.

“Keempat, pengungkapan peristiwa tidak boleh merubah konten sejarah,” tukasnya.

Syarat kelima, lanjut Maneger, harus dilakukan secara objektif dengan tidak memutarbalikkan fakta sejarah.

“Dan yang keenam, juga penting dihitung bahwa keinginan itu telah memperhitungkan bahwa manfaatnya lebih besar dari kemudaratan yang ditimbulkan,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, negara harus hadir untuk menjamin peristiwa-peristiwa kelam kemanusiaan yang sama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang (guarantees of nonrecurrence). (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.