Minggu, 25 Oktober 2020

PBB Optimis Uji Materi UU Pemilu Dikabulkan MK

PBB Optimis Uji Materi UU Pemilu Dikabulkan MK

Foto: Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa optimis permohonan gugatan uji materi presidential threshold (PT) yang telah didaftarkan beberapa waktu lalu dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril mengungkapkan, dalam pendaftaran gugatan uji materil itu, PBB menguji hanya satu pasal, yaitu Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu diatur tentang ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dari kursi parlemen atau 25 persen dari total suara sah Pemilu.

“Saya memang lebih optimis walaupun sudah empat kali permohonan pengujian presidential threshold itu di tolak oleh MK, tapi kali ini ada bedanya dengan pengujian yang sebelumnya,” kata Yusril di Jakarta, Senin (25/9).

Dirinya merasa optimis, pasalnya menurut Yusril, ada dua perbedaan dengan pengujian sebelumnya yang sudah ditolak oleh MK. Diungkapkan Yusril, berkaitan dengan pemilu serentak, dan digunakannya PT tahun 2014 untuk syarat pencalonan presiden di tahun 2019 yang akan datang.

“Pertama yaitu, sekarang ini kita menguji pesidential threshold itu dalam konteks pemilu serentak. Kedua kita menguji presidential threshold itu dalam konteks digunakannya threshold 5 tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar bagi pencalonan presiden lima tahun berikutnya,” jelasnya.

Menurut Yusril, penggunaan PT 2014 sudah tidak relevan karena di 2019 pemilu yang terdiri dari pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dilakukan serentak.

“Jadi kalau sekarang ini pakai 2014 dan nanti di pemilu serentak 2024 itu akan menggunakan threshold 2019, karena itu kita menolak,” tandasnya.

Mantan Menteri Sekretaris Negara itu juga menuturkan, dirnya telah mempelajari lebih mendalam terhadap empat kali penolakan terhadap pengujian presidential threshold itu. Dikatakan Yusril, dalil MK berpendapat bahwa itu adalah kebijakan terbuka, maupun legal policy (Kebijakan Hukum) dari pembentuk Undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.