Selasa, 24 November 2020

JPU Tak Percaya Buni Yani Unggah Video dari Media NKRI

JPU Tak Percaya Buni Yani Unggah Video dari Media NKRI

Foto: Sidang ke 15 Buni Yani berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No.2, Bandung. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com — Persidangan Buni Yani, terdakwa pelanggaran UU ITE yang semua berlangsung tenang tiba-tiba berubah gaduh saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat giliran mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, Selasa (26/9).

Sidang ke 15 Buni Yani yang agendanya mendengar keterangan terdakwa dipimpin oleh Hakim Ketua M Sapto, dengan anggota Tardi, Judijanto dan I Dewa Gede. Sementara JPU Andi M Topik dan penasihat hukum Aldwin Rahardian.

Sidang berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No.2.

“Coba tunjukkan, apakah betul Anda mengunduh, video Ahok di Kepulauan Seribu dari Media NKRI seperti yang anda jelaskan kepada Hakim,” tanya JPU.

Buni Yani, terdiam. Dan kemudian dia mengatakan, “Loh Anda yang mendakwa saya. Anda dong yang seharusnya menunjukkan bukti, bukan saya. Saya mengambil dari situs Media NKRI,” tegas terdakwa.

Tetapi, JPU tetap ngotot dengan pertanyaannya, dan pengunjung atau penonton sidang berteriak, ‘Hoooy’. Setelah ruang sidang tenang kembali, semua yang terlibat dalam persidangan diminta maju ke depan, agar JPU bisa menunjukkan bukti. Tetapi bukti yang dimaksud tidak didapat JPU.

Saat semua peserta sidang duduk kembali, Hakim meminta kepada JPU apakah akan melanjutkan pertanyaannya atau beralih ke pertanyaan lain.

Setelah JPU berhasil menemukan bukti, tentang apa yang dimaksudnya. Ia lalu membacakannya tetapi apa yang dibacakannya itu ternyata tidak nyambung.

“Loh kalau log-log yang anda maksud itu itu bukan menjadi bukti, itu hanya ketentuan dalam jejaring sosial,” kata pengacara terdakwa.

Gagal menekan terdakwa, JPU menekan dengan bertanya kenapa anda berniat berdiskusi di media sosial, terkait permasalahan agama, kenapa anda tidak langsung bertanya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“UU menjamin setiap warga negara menyampaikan pendapat di muka umum,” kata terdakwa. (Ris)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.