Minggu, 25 Oktober 2020

Khawatir PLN Gagal Bayar Utang, Menkeu Surati Jonan dan Rini

Khawatir PLN Gagal Bayar Utang, Menkeu Surati Jonan dan Rini

Foto. Banyaknya toko offline di Jakarta yang tutup telah berimbas menurunkan konsumsi listrik. (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Kondisi keuangan dan tata kelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tidak sedang baik-baik saja. BUMN itu mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengkhawatirkan soal utang PLN, program 35.000 MW serta risiko keuangan negara.

Hal tersebut terungkap dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dilayangkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Salinan surat yang beredar luas di media itu bertanggal 19 September 2017. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN. Surat tersebut ditandatangani dan berstempel Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kondisi keuangan dari PLN terus mengkhawatirkan akibat besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut semakin memburuk karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kemenkeu berpandangan, pembayaran pokok dan bunga utang PLN terus meningkat di beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tak sesuai target akibat ekonomi yang lebih rendah dari proyeksi. Pemerintah juga tidak ada kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).

Atas dasar tersebut, Kemenkeu menginginkan PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasi, khususnya energi primer. Selanjutnya program 35.000 MW harus direvisi menjadi lebih rendah.

Kemenkeu juga berpandangan, pembayaran pokok dan bunga utang PLN terus meningkat di beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tak sesuai target akibat ekonomi yang lebih rendah dari proyeksi. Pemerintah juga tidak ada kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.