Selasa, 27 Oktober 2020

Ombudsman akan Panggil Menteri PUPR terkait Uang Elektronik

Ombudsman akan Panggil Menteri PUPR terkait Uang Elektronik

Foto: Komisioner Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Ombudsman Republik Indonesia, akan memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono terkait masalah penggunaan uang elektronik di pintu tol. Ombudsman meminta Menteri PUPR menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kita akan memanggil menteri PUPR untuk menyampaikan LHP,” kata Komisioner Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (27/9).

Dadan mengatakan, permasalahan uang elektronik bukan hanya melibatkan Bank Indonesia, tetapi juga Kementerian PUPR soal kebijakan penerapan transaksi non tunai.

“Kami dari Ombudsman menemukan fakta bahwa kebijakan ini tidak hanya BI tapi juga PUPR khusus jalan tol,” kata Dadan.

Sebelumnya Ombudsman telah memanggil Gubernur Bank Indonesia terkait laporan masyarakat soal pengenaan tarif isi ulang uang elektronik, namun setelah melakukan kajian mendalam dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Ombudsman berkesimpulan akan memanggil Menteri PUPR juga.

“Tadi kita berpikir hanya diberikan ke Gubernur BI dan kita ingin BI menyampaikan LHP-nya tetapi ternyata tadi pihak terkait ini menjadi 2, Menteri PUPR juga. Dalam hal LHP-nya juga keluar, karena kebijakan keluar dari 2 sisi kebijakan untuk jalan tol PUPR, uang elektroniknya BI,” terang Dadan.

Ombudsman meminta PUPR melakukan kajian ulang terhadap kebijakannya soal penerapan transaksi non tunai dalam bentuk LHP.

“Kita akan memanggil Menteri PUPR untuk menyampaikan LHP sehingga jadi kebijakan kalaupun ini ada review kebijakan atau kebijakan yang mengakomodasi aduan-aduan dari masyarakat,” tutup Dadan. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.